- Advertisement -
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pada tahun 2020 mendatang, anggaran banjir di Kota Pekanbaru hanya Rp2,2 miliar. Penganggaran dinilai tak akan mampu untuk mengatasi banjir yang terjadi di Pekanbaru. Sementara ada anggaran pembangunan gedung parkir di gedung MPP Rp10 miliar. Hal ini kembali menjadi sorotan DPRD, disarankan supaya anggaran itu dialihkan ke penanganan banjir.
"Kita melihat (penganggaran untuk pembangunan gedung parkir, red) hal ini belum cukup penting dan mendesak, rasanya kurang tepat. Mendingan anggaran Rp10 miliar itu dialokasikan untuk mengatasi masalah banjir," tegas Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel SH MH kepada wartawan, Kamis (1/8).
- Advertisement -
Hal ini disampaikan Roni, pada rapat pembahasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). "Untuk kegiatan di perumahan dan pemukiman, anggarannya tahun ini lebih kurang Rp45 miliar. Padahal tahun sebelumnya, 2 kali lipat dari itu. Lebih kurang Rp85 miliar," katanya.
Politisi dari Partai Golkar ini menyebutkan, dari porsi yang diberikan, ada penurunan dari kegiatan dari kebutuhan masyarakat terhadap pengerjaan pemukiman seperti semenisasi dan drainase.
"Padahal itu adalah problem yang terjadi saat ini, terutama banjir. Dan ini ada kaitannya dengan kawasan pemukiman. Sementara anggarannya tersedia Rp45 miliar, belanja langsung Rp28 miliar.(gus)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pada tahun 2020 mendatang, anggaran banjir di Kota Pekanbaru hanya Rp2,2 miliar. Penganggaran dinilai tak akan mampu untuk mengatasi banjir yang terjadi di Pekanbaru. Sementara ada anggaran pembangunan gedung parkir di gedung MPP Rp10 miliar. Hal ini kembali menjadi sorotan DPRD, disarankan supaya anggaran itu dialihkan ke penanganan banjir.
"Kita melihat (penganggaran untuk pembangunan gedung parkir, red) hal ini belum cukup penting dan mendesak, rasanya kurang tepat. Mendingan anggaran Rp10 miliar itu dialokasikan untuk mengatasi masalah banjir," tegas Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel SH MH kepada wartawan, Kamis (1/8).
Hal ini disampaikan Roni, pada rapat pembahasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). "Untuk kegiatan di perumahan dan pemukiman, anggarannya tahun ini lebih kurang Rp45 miliar. Padahal tahun sebelumnya, 2 kali lipat dari itu. Lebih kurang Rp85 miliar," katanya.
Politisi dari Partai Golkar ini menyebutkan, dari porsi yang diberikan, ada penurunan dari kegiatan dari kebutuhan masyarakat terhadap pengerjaan pemukiman seperti semenisasi dan drainase.
"Padahal itu adalah problem yang terjadi saat ini, terutama banjir. Dan ini ada kaitannya dengan kawasan pemukiman. Sementara anggarannya tersedia Rp45 miliar, belanja langsung Rp28 miliar.(gus)
