JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pemerintah terus berupaya mengendalikan angka kasus Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah melalui berbagai kebijakan, termasuk PPKM Mikro yang saat ini diperpanjang. Hal tersebut tertera pada penambahan aturan atau adendum Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021 yang diharapkan menjadi cara menekan mobilitas penduduk saat mudik lebaran nanti.
Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Sonny Harmadi mengungkapkan, perpanjangan PPKM Mikro juga menjadi kunci pemerintah untuk menekan penularan di daerah. Langkah tersebut dilakukan setelah belajar dari pengalaman empat kali libur panjang di 2020 lalu.
"Penerapan PPKM Mikro hingga jilid 6 ini membuat kinerja kami membaik. Namun target WHO positivity rate harus di bawah 5 persen. Nantinya pada 4-17 Mei 2021, kami akan mendorong pemberlakuan PPKM Mikro tahap tujuh karena terbukti efektif mengendalikan kasus nasional dan kasus daerah,"jelasnya.
Menurutnya, berdasarkan analisis terhadap perilaku masyarakat, libur panjang cenderung menciptakan peningkatan mobilitas. Biasanya peningkatan mobilitas diikuti penurunan kepatuhan protokol kesehatan masyarakat, dan akhirnya kasus Covid-19 juga turut melonjak. "Tidak hanya diikuti oleh lonjakan kasus, tapi juga diikuti oleh lonjakan kematian,"ujarnya dalam diskusi secara virtual, Selasa (27/4).
Sonny memandang, sejak pekan ketiga Januari 2021 kinerja Satgas Covid-19 membuahkan hasil, apalagi dengan pengetatan PPKM Mikro telah menurunkan kasus aktif dari 15,43 persen menjadi 6,12 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pengetatan protokol Covid-19 di seluruh kabupaten dan kota Sumatera Barat berhasil menekan penularan Covid- 19. Saat ini zona merah sudah tidak ada lagi darah tersebut."Positivity rate kini 8,32 persen, dan skor kita sudah berada di risiko sedang secara nasional,"imbuhnya.
Kini, pihaknya mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) seperti dinas perhubungan, Satpol PP, BNPB, untuk saling bersinergi. Mahyeldi menilai hal tersebut juga berkat dukungan dan kepedulian masyarakat Sumatera Barat yang lebih peduli dan membantu pemerintah daerahnya.
"Sumatera Barat sudah melaksanakan PPKM Mikro lebih awal, seperti di Kota Padang yang sudah mengerahkan kongsi Covid-19 di tingkat RT/RW. Sehingga penanggulangan kasus Covid-19 bisa ditangani di lingkungan RT/RW,"katanya.(das)
Laporan : JPG (Jakarta)
