PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — BMKG mendeteksi adanya potensi bibit siklon tropis 94W di Samudera Pasifik dari Timur Laut Papua yang berpotensi menguat menjadi siklon tropis dalam sepekan ke depan. Hal ini ditindaklanjuti BNPB dengan mengeluarkan surat imbauan kepada kepala daerah di 30 provinsi agar gubernur dapat mengambil langkah penanggulangan, termasuk Riau.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edy Afrizal mengatakan, terkait imbauan peringatan dini tersebut, pihaknya sudah langsung menindaklanjuti dengan meneruskan kepada para kepala BPBD di 12 daerah kabupaten/kota di Riau.
"Iya kami sudah dapat informasi perihal peringatan dini penanggulangan potensi siklon tropis. Hal tersebut juga sudah kami sampaikan ke BPBD 12 kabupaten/kota di Riau," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, pada prinsipnya BPBD 12 kabupaten/kota juga sudah siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan, termasuk peralatan untuk evaluasi warga dan peralatan pendukung lainnya. "Kalau untuk personel dan peralatan sudah siap. Selain dari BPBD, juga nantinya bisa mendapatkan dukungan dari Basarnas dan juga TNI Polri," ujarnya.
Khusus untuk di Riau, daerah yang perlu diwaspadai dengan adanya potensi siklon tropis yakni daerah pesisir Riau, terutama untuk kegiatan pelayaran karena dikhawatirkan bisa sewaktu-waktu muncul gelombang tinggi. "Saya sudah sampaikan kepada BNPB di daerah pesisir juga untuk memperingatkan kegiatan pelayaran jika cuaca tidak memungkinkan," sebutnya.
Sementara itu, BNPB dalam keterangan resminya yang diterima Riau Pos, Selasa (13/4), melalui Kepala Pusdalops BNPB Dr Raditya Jati menyampaikan pesan peringatan dini dan kesiapsiagaan ke-30 wilayah administrasi setingkat provinsi.
Mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
Kewaspadaan tersebut disampaikan melalui surat resmi Selasa (13/4) kepada para gubernur. Kewaspadaan menekankan pada peringatan dini dan langkah-langkah kesiapsiagaan. BNPB menyikapi informasi yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait siklon tropis 94W. BNPB merekomendasikan beberapa langkah kesiapsiagaan terhadap peringatan dini ini dari BMKG.
Selanjutnya, BNPB berharap pemerintah provinsi untuk menginstruksikan beberapa upaya, pertama, meningkatkan koordinasi dengan BMKG di wilayah terkait dengan perkembangan potensi bibit siklon tropis. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, informasi peringatan dini BMKG dapat digunakan untuk mempercepat penyebarluasan informasi peringatan dini bencana.
"Serta menyusun rencana tindak lanjut dan pengambilan keputusan," ujar Lilik melalui surat tertulis kepada 30 pemerintah daerah provinsi.
Kedua, pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem seperti puting beliung, hujan lebat disertai kilat/petir, dan hujan es dan dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang maupun jalan licin.
Terakhir, Lilik meminta koordinasi antardinas terkait dan aparatur untuk kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masng. Upaya ini bertujuan untuk mencegah dampak yang mungkin timbul. Koordinasi menyasar pada komunikasi risiko yang ditujukan kepada masyarakat mengenai potensi bahaya untuk menjauh dari lembah sungai, lereng rawan longsor, pohon tumbang atau tepi pantai, khususnya warga yang bermukim di wilayah risiko tinggi.
Di samping itu, koordinasi bertujuan untuk menyiapkan dan mengelola seluruh sumber daya manusia, logistik, peralatan, penyiapan sarana dan prasarana untuk penanganan keadaan darurat serta penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. Lilik juga meminta pemerintah daerah untuk selalu siap siaga untuk mengevakuasi warga masyarakat yang tinggal di daerah risiko bencana tinggi, seperti lembah sungai, barah lereng rawan maupun tepi pantai.
"Mengaktifkan tim siaga bencana untuk memantau lingkungan sekitar akan gejala awal terjadinya banjir bandang, longsor, angin kencang atau pun gelombang tinggi," tambah Lilik.
Lebih lanjut, Lilik meminta adanya pemantauan ruang udara dan kondisi bandar udara secara terus menerus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Airnav untuk menerbitkan informasi peringatan, berupa sigmet dan aerodrome warning. Masih terkait kesiapsiagaan, Lilik mengatakan untuk mengaktifkan pusat pengendalian operasi (pusdalops) daerah yang terkoneksi dengan pusat-pusat data, informasi dan komunikasi kelembagaan terkait di pusat dan provinsi, kabupaten dan kota.
Selanjutnya, Lilik mengingatkan, apabila diperlukan, pemerintah daerah dapat menetapkan status darurat bencana untuk pembentukan pos komando serta aktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi. Bibit siklon tropis ini mempengaruhi wilayah bagian utara Indonesia, khususnya daerah timur seperti Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua Barat, Papua serta beberapa daerah lain di Indonesia.
"Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan potensi hujan lebat hingga sangat lebat disertai angin kencang dan tinggi gelombang yang akan terjadi pada tanggal 13-19 April 2021," tuturnya.
Namun, BMKG Pekanbaru melalui Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru Bibin Sulianto menuturkan, pada saat bibit siklon tersebut berlangsung dampak yang dihasilkannya untuk Riau tidak terlalu signifikan karena memang saat ini sejumlah daerah di Riau pada umumnya sudah masuk musim hujan.
"Karena Riau sudah masuk dalam puncak musim penghujan sehingga dampaknya tidak signifikan. Tetapi kami akan tetapi melakukan koordinasi kepada Pemprov Riau untuk mitigasi bencana karena ini penting guna mengantisipasi kejadian bencana sedini mungkin," tuturnya.(sol/ayi)
