PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Komisi IV DPRD Pekanbaru menggelar pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Selasa (2/2). Dalam pertemuan tersebut, Dinas PUPR menyebutkan ada 112 titik banjir yang akan menjadi target prioritas diatasi.
Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi mengatakan, dalam pertemuan itu, Komisi IV ingin memastikan apakah masterplan penanganan banjir Pekanbaru sudah selesai atau belum.
"Untuk itu kami paparkan bahwa masterplan sudah selesai dan kami juga paparkan ada 375 titik masalah. Dan ada 112 titik banjir yang akan kami tuntaskan. Dari sekian banyak masalah itu, ada yang harus ditangani cepat, ada yang ditangani jangka menengah, dan lain-lain," ujar Indra Pomi kepada Riau Pos usai hearing.
Menurutnya, yang pasti saat ini Kota Pekanbaru sudah mempunyai panduan untuk melakukan penyelesaian banjir. "Jadi, antara Dinas PUPR kota, provinsi dan pusat itu rencana akan melakukan MoU berdasarkan kewenangan masing-masing.
Mengingat ada beberapa ruas yang menjadi kewenangan masing-masing antara kota, provinsi dan pusat," terangnya. Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono mengatakan, pemko seharusnya melakukan sosialisasi masterplan penanganan banjir tersebut.
"Kami minta setelah Dinas PUPR Pekanbaru MoU dengan provinsi dan pusat, agar PUPR Pekanbaru bisa turun ke masyarakat untuk menyosialisasikannya di setiap kelurahan. Dan juga masalah pembangunannya juga harus bekerja sama. Harus saling sinkron. Kalau kita harapkan PUPR punya masterplan tetapi masyarakatnya tidak tahu sama saja bohong," katanya.
Ditambahkannya, untuk pembangunannya memang akan dilakukan secara bertahap mengingat anggarannya cukup besar. "Intinya kami minta kepada PUPR untuk sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu. Untuk itu kami juga minta di anggaran perubahan nanti, tolong dianggarkan cara pembuatan biopori dengan melibatkan masyarakat agar ada tanggung jawab dari masyarakat," sarannya.(dof)
