PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi (APJPMI) Provinsi Riau akan menggelar pelantikan pengurus dan Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema Peluang dan Tantangan Bisnis Migas Riau 2021 di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Kamis (17/12).
Di Riau, APJPMI telah dibentuk sejak November 2020 dengan ketua terpilihnya Dr Burhan Phili SE Ak. Burhan merupakan pengusaha jasa penunjang migas sejak 1998. Ketua DPP APJPMI Riau ini mengatakan, asosiasi ini merupakan wadah bagi pengusaha yang bergerak di bidang jasa penunjang migas Indonesia.
"APJPMI Riau terbentuk atas keinginan para pengusaha jasa penunjang migas untuk memberikan kontribusi bagi daerah Riau dalam membangun daerah dan membantu stakeholder yang ada di daerah dalam membuat regulasi pengelolaan migas," ujar Burhan Phili didampingi Sekretaris Andri SE MAk, Selasa (15/12).
"Migas merupakan sumber DBH untuk kelangsungan perekonomian. Organisasi ini juga bertujuan untuk ikut memajukan sektor pertambangan dan energi terutama sektor migas yang merupakan penyumbang terbesar dalam APBN," tambahnya.
Menurutnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, DPP APJPMI Riau berkomitmen menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan mengurangi pengangguran. Pada peralihan pengelolaan operator ladang minyak di Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia kepada PT Pertamina sebagai perusahaan nasional di Indonesia, Burhan berharap akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Riau.
"Tentunya mesti memberikan keberlangsungan hidup perusahaan penunjang migas di Riau di masa pandemi covid-19 dalam mempertahankan Goin Concern-nya sehingga memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal yang ada di daerah Riau ini," ungkapnya.
Sebagai asosiasi yang baru terbentuk, DPP APJPMI Riau berjuang untuk membangun dunia bisnis yang kondusif di Riau dan mempertahankan anggotanya yang merupakan pengusaha yang profesional dan berpengalaman di sektor jasa penunjang migas dalam berpartisipasi untuk membangun kerjasama bisnis yang baik dengan operator migas.
Burhan Phili menyebut, pihaknya akan membantu pemerintah dalam mengawal kebijakan strategis terkait pelaksanaan usaha jasa penunjang minyak dan gas. "Membantu pemerintah dalam menjaga dan memberikan masukan yang profesional terkait terciptanya hubungan industrial yang harmonis dalam usaha jasa penunjang minyak dan gas," ujarnya. Kemudian membantu pemerintah dalam menjaga pelaksanaan tata kelola permasalahan usaha jasa penunjang minyak dan gas secara profesional. "Serta membantu Pemerintah dan setiap pemangku kepentingan dalam membuat dan menjalankan proses yang akuntable dalam usaha jasa penunjang minyak dan gas," ujarnya.(das)
Laporan: PANJI A SYUHADA (Pekanbaru)
