JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Rencana vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan pemerintah mendapat banyak masukan. Vaksinasi tak bisa main-main. Di sisi lain pelaksanaan protokol kesehatan dianggap paling ampuh untuk mengatasi pandemi ini.
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menuturkan bahwa vaksinasi bukan langkah akhir penanggulangan pandemi Covid-19. Ketua Umum IAKMI Ede Surya Darmawan menyatakan vaksinasi merupakansatu bagian dari intervensi kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan perlindungan spesifik terhadap penularan penyakit tertentu.
Perlindungan tersebut bisa terjadi pada tingkat individu atau pun juga skala komunitas luas. "IAKMI memberikan dukungan kepada pemerintah untuk pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia sebagai salah satu upaya penanganan pandemi Covid-19," bebernya, Ahad (25/10).
Ede mengingatkan agar vaksin Covid-19 dibuat dengan baik. Vaksin tersebut haru memiliki keamanan sehingga tidak menimbulkan dampak buruk pascaimunisasi. "Vaksin harus memiliki tingkat kemanjuran yaitu mampu membentuk antibodi Covid-19 yang dapat memberikan perlindungan terhadap penularan untuk waktu yang lama," katanya.
Penelitian vaksin pun harus dibuka. Misalnya pada uji coba vaksin dari Sinovac yang dilakukan kepada 1620 orang di Bandung. Selain terbuka, harus juga dikurasi oleh peneliti internasional yang bereputasi. Jangan lupa, izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan pun juga harus keluar. Namun yang perlu terus-terusan dilakukan adalah pelaksanaan protokol kesehatan. Perilaku masyarakat yang disiplin pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak dapat terhindar dari ancaman penularan Covid-19," ujarnya.
Menurut Ede ini bisa dilakukan melalui upaya edukasi pencegahan penularan virus dan komunikasi perubahan perilaku bagi masyarakat. Seluruh unsur harus dilibatkan. "IAKMI berpendapat bahwa faktor paling penting untuk mengendalikan Covid-19 adalah dengan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat. Outputnya adalah kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk melakukan hidup sehat," tuturnya.
Selain itu pengawasan dari aparat serta tokoh masyarakat juga diperlukan. Upaya terakhir adalah penerapan sanksi. Terkait kehati-hatian dalam vaksinasi, Ketua Satgas Covid PB IDi Prof dr Zubairi Djoerban, SpPD(K) sebelumnya pernah menyatakan bahwa pemilihan vaksin itu diperlukan. Menurutnya dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi.
"Vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitasnya, imunogenitasnya serta keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan," ungkapnya.
Pelaksanaan program vaksinasi menurutnya memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif. Termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi,. Selain itu juga diperlukan pelatihan petugas vaksin. Terakhir adalah sosialisasi bagi seluruh masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek simpang vaksinasi.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan optimismenya bahwa krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 tidak akan lama lagi selesai. Dia mengakui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 terkontraksi hingga menyentuh angka -5,32 persen.(lyn/byua/tau/jpg)
