PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Masyarakat Provinsi Riau, saat ini bisa mengetahui informasi pengelolaan barang milik daerah (BMD). Untuk mengetahui informasi tersebut, masyarakat bisa menggunakan layanan berbasis aplikasi yang bisa diakses melalui smartphone yang diberi nama Riau Elektronik Sistem Aset Manajemen (Resam).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau Syahrial Abdi mengatakan, melalaui aplikasi tersebut masyarakat bisa mengakses tidak hanya informasi berupa data tertulis, tapi juga dapat mengetahui kondisi secara visual barang milik daerah.

‘’Misalnya kita bisa mengetahui unit kendaraan dinas mulai dari nomor register inventaris, data kendaraan, tahun berapa pembeliannya, jatuh tempo pajak, nama dan jabatan pengguna kendaraan, serta nilai aset,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, dibuatnya aplikasi tersebut sebagai bentuk komitmen Pemprov Riau dalam melakulan pembenahan aset secara transparan. Hal ini juga sebagai sarana untuk membangun kesadaran bahwa aset itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.

‘’Intinya kami ingin menyajikan info yang mudah diakses berbagai pihak secara sederhana, namun akurat serta membuat regulasi yang jelas tegas dan mudah,” ujarnya.

Dijelaskan Syahrial, layanan ini juga mengintegrasikan sistem IT dengan informasi yang ada di bagian aset. Sehingga informasi menjadi memadai dan cukup dan luas.

‘’Misalnya integrasi E-samsat dengan Resam menghasilkan info kendaraan yg nunggak pajak, juga menghasilkan info nama  pengguna dan jabatan pejabat yang memakai kendaraan dan rumah dinas,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, transparansi terutama dalam hal aset daerah saat ini sudah menjadi tuntutan semua pihak baik KPK dan masyarakat serta stakeholder lainnya. Menurutnya, layanan yang dibuat ini adalah upaya pihaknya untuk pengelolaan aset lebih baik lagi.

‘’Karena itu kita membangun gagasan transformasi Simplikasi dan Integrasi Pengelolaan BMD di Provinsi Riau. Semakin mampu kita menyajikan informasi secara transparan maka akan terwujud pemerintahan yang bersih,” kata Syamsuar.(sol)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Masyarakat Provinsi Riau, saat ini bisa mengetahui informasi pengelolaan barang milik daerah (BMD). Untuk mengetahui informasi tersebut, masyarakat bisa menggunakan layanan berbasis aplikasi yang bisa diakses melalui smartphone yang diberi nama Riau Elektronik Sistem Aset Manajemen (Resam).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau Syahrial Abdi mengatakan, melalaui aplikasi tersebut masyarakat bisa mengakses tidak hanya informasi berupa data tertulis, tapi juga dapat mengetahui kondisi secara visual barang milik daerah.

‘’Misalnya kita bisa mengetahui unit kendaraan dinas mulai dari nomor register inventaris, data kendaraan, tahun berapa pembeliannya, jatuh tempo pajak, nama dan jabatan pengguna kendaraan, serta nilai aset,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, dibuatnya aplikasi tersebut sebagai bentuk komitmen Pemprov Riau dalam melakulan pembenahan aset secara transparan. Hal ini juga sebagai sarana untuk membangun kesadaran bahwa aset itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.

‘’Intinya kami ingin menyajikan info yang mudah diakses berbagai pihak secara sederhana, namun akurat serta membuat regulasi yang jelas tegas dan mudah,” ujarnya.

Dijelaskan Syahrial, layanan ini juga mengintegrasikan sistem IT dengan informasi yang ada di bagian aset. Sehingga informasi menjadi memadai dan cukup dan luas.

‘’Misalnya integrasi E-samsat dengan Resam menghasilkan info kendaraan yg nunggak pajak, juga menghasilkan info nama  pengguna dan jabatan pejabat yang memakai kendaraan dan rumah dinas,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, transparansi terutama dalam hal aset daerah saat ini sudah menjadi tuntutan semua pihak baik KPK dan masyarakat serta stakeholder lainnya. Menurutnya, layanan yang dibuat ini adalah upaya pihaknya untuk pengelolaan aset lebih baik lagi.

‘’Karena itu kita membangun gagasan transformasi Simplikasi dan Integrasi Pengelolaan BMD di Provinsi Riau. Semakin mampu kita menyajikan informasi secara transparan maka akan terwujud pemerintahan yang bersih,” kata Syamsuar.(sol)