Jumat, 20 September 2024

Sri Mulyani Sebut Wajar AS Anggap Indonesia Negara Maju

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Amerika Serikat (AS) melalui Kantor Perwakilan Perdagangannya di World Trade Organization (WTO), yakni US Trade Representative (USTR), mengeluarkan Indonesia dan beberapa negara lainnya dari kategori negara berkembang. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, itu adalah keputusan yang wajar.

Sebab pendapatan perkapita pertahun Indonesia saat ini sudah berada di atas USD 4 ribu. "Karena Indonesia kan selama ini sudah masuk sebagai negara berpendapatan menengah, jadi ya memang harus terus meningkatkan competitiveness kita saja," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2).

Kendati demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyadari keputusan AS itu menimbulkan konsekuensi pada Countervailing Duties (CVD). Tapi dia menjelaskan, selama ini hanya lima komoditas yang menikmati fasilitas CVD.

Baca Juga:  Vaksin COVID-19 Booster untuk Masyarakat Perlu Kajian

"Jadi, sebetulnya enggak terlalu besar sekali pengaruhnya kepada perdagangan kita (keputusan AS tersebut)," katanya.

- Advertisement -

Sementar itu, mengenai hilangnya Generalized System of Preference (GSP), Sri Mulyani menuturkan, sejauh ini memang belum banyak produk yang menikmati fasilitas ini. Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) 2019, Indonesia hanya memanfaatkan 836 produk dari 3.572 pos tarif yang berhak mendapatkan fasilitas GSP.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, keputusan AS itu akan mempengaruhi daya saing produk Indonesia. Atas dasar itu, pihaknya meminta pemerintah dapat melakukan lobi dagang secara bilateral.

- Advertisement -

"Negosiasi tarif secara bilateral dinilai akan memungkinkan keuntungan perdagangan Indonesia tetap bertahan," ujarnya di Hotel JS Luwansa Jakarta, Senin (24/2).

Baca Juga:  Meskipun Pegawai Pemerintah, Nando Tetap Kritis demi Sabu Raijua

Lebih lanjut Rosan mengatakan, pada saatnya nanti Indonesia memang akan diakui sebagai negara maju. Maka dari itu, pemerintah perlu memikirkan sedari dini langkah-langkah yang dapat mendukung pasar produk Indonesia di luar.

"Dari sisi dunia usaha sudah mengantisipasi juga. Kami tahu suatu saat akan diakui sebagai negara maju," tutur Rosan.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Amerika Serikat (AS) melalui Kantor Perwakilan Perdagangannya di World Trade Organization (WTO), yakni US Trade Representative (USTR), mengeluarkan Indonesia dan beberapa negara lainnya dari kategori negara berkembang. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, itu adalah keputusan yang wajar.

Sebab pendapatan perkapita pertahun Indonesia saat ini sudah berada di atas USD 4 ribu. "Karena Indonesia kan selama ini sudah masuk sebagai negara berpendapatan menengah, jadi ya memang harus terus meningkatkan competitiveness kita saja," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2).

Kendati demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyadari keputusan AS itu menimbulkan konsekuensi pada Countervailing Duties (CVD). Tapi dia menjelaskan, selama ini hanya lima komoditas yang menikmati fasilitas CVD.

Baca Juga:  Bintang Toedjoe Bagi-bagi Suplemen Susu Jahe Merah

"Jadi, sebetulnya enggak terlalu besar sekali pengaruhnya kepada perdagangan kita (keputusan AS tersebut)," katanya.

Sementar itu, mengenai hilangnya Generalized System of Preference (GSP), Sri Mulyani menuturkan, sejauh ini memang belum banyak produk yang menikmati fasilitas ini. Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) 2019, Indonesia hanya memanfaatkan 836 produk dari 3.572 pos tarif yang berhak mendapatkan fasilitas GSP.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, keputusan AS itu akan mempengaruhi daya saing produk Indonesia. Atas dasar itu, pihaknya meminta pemerintah dapat melakukan lobi dagang secara bilateral.

"Negosiasi tarif secara bilateral dinilai akan memungkinkan keuntungan perdagangan Indonesia tetap bertahan," ujarnya di Hotel JS Luwansa Jakarta, Senin (24/2).

Baca Juga:  Buntut Data Bocor, Dirut BPJS Kesehatan Diperiksa Polisi

Lebih lanjut Rosan mengatakan, pada saatnya nanti Indonesia memang akan diakui sebagai negara maju. Maka dari itu, pemerintah perlu memikirkan sedari dini langkah-langkah yang dapat mendukung pasar produk Indonesia di luar.

"Dari sisi dunia usaha sudah mengantisipasi juga. Kami tahu suatu saat akan diakui sebagai negara maju," tutur Rosan.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

spot_img

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari