JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan, tidak ada peleburan atau penggabungan dua perusahaan BUMN, yaitu PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) ke BP Jamsostek. Akan tetapi, yang betul yaitu ada program dari kedua BUMN tersebut yang akan dialihkan ke BP Jamsostek.
Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kemenkeu, Didik Kusnaini mengatakan, proses tersebut masih menunggu peta jalan yang disusun oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Didik memastikan, pengalihan program tersebut tidak akan menurunkan atau mengurangi manfaat yang diterima oleh peserta Taspen dan Asabri.
"Karena kalau (manfaatnya) turun pasti digugat. Dan hampir pasti penggugatnya menang, karena ada korban. Jadi, tidak boleh merugikan peserta, tidak boleh," ujarnya di gedung BP Jamsostek Jakarta, Jumat (21/2).
Didik menjelaskan, pengalihan program Asabri-Taspen ke BP Jamsostek ada payung hukumnya. Antara lain, Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU BPJS Ketenagakerjaan, serta UU ASN.
- Advertisement -
Pelaksanaannya semdiri, kata Didik, masih menunggu peta jalan yang dirancang oleh pemerintah. Nantinya, peta jalan itulah yang akan menetapkan status Asabri dan Taspen di kemudian hari.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan, tidak ada peleburan atau penggabungan dua perusahaan BUMN, yaitu PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) ke BP Jamsostek. Akan tetapi, yang betul yaitu ada program dari kedua BUMN tersebut yang akan dialihkan ke BP Jamsostek.
Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kemenkeu, Didik Kusnaini mengatakan, proses tersebut masih menunggu peta jalan yang disusun oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Didik memastikan, pengalihan program tersebut tidak akan menurunkan atau mengurangi manfaat yang diterima oleh peserta Taspen dan Asabri.
"Karena kalau (manfaatnya) turun pasti digugat. Dan hampir pasti penggugatnya menang, karena ada korban. Jadi, tidak boleh merugikan peserta, tidak boleh," ujarnya di gedung BP Jamsostek Jakarta, Jumat (21/2).
Didik menjelaskan, pengalihan program Asabri-Taspen ke BP Jamsostek ada payung hukumnya. Antara lain, Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU BPJS Ketenagakerjaan, serta UU ASN.
Pelaksanaannya semdiri, kata Didik, masih menunggu peta jalan yang dirancang oleh pemerintah. Nantinya, peta jalan itulah yang akan menetapkan status Asabri dan Taspen di kemudian hari.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
