JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Kominfo Johnny G Plate yakin menggantikan kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan artificial intelligence (AI) atau robot dengan kecerdasan buatan memungkinkan untuk diterapkan pada kinerja birokrasi di Indonesia. Menurut Johnny, kecepatan internet di kota-kota besar di Indonesia, serta infrastruktur pendukung yang saat ini dimiliki sudah cukup untuk beralih ke era pekerja robot.
"Itu sangat makes sense, pekerjaan manusia bisa lebih sedikit. Hal-hal teknis bisa dilakukan oleh perangkat mesin robotik dengan AI," kata Johnny di Kominfo, Jumat (6/12).
Hanya saja menurut Jhonny, penggunaan AI di kementerian dan lembaga (KL) harus menyesuaikan ritme kerja masing-masing. Ada yang bisa langsung mengadaptasi kerja robot dengan AI, ada yang harus menyesuaikan. "Di Kementerian PAN-RB sudah, BUMN sudah, PUPR juga sudah mulai dilakukan,Kominfo pun sudah lama menggantikan peran teknis dengan sistem," katanya.
Johnny mengungkapkan, saat ini Kominfo tengah menyusun secara internal untuk mengatur agar para pejabat eselon 3 dan 4 bekerja secara fungsional. Sisanya dikerjakan oleh sistem. Hal ini, kata Jhonny salah satunya sudah terwujud dengan kinerja online single subsimission (OSS).
"Jadi tidak ada lagi orang yang catat dokumen, bikin memo, disposisi, ngetik. Sudah tidak perlu. Di kominfo sudah satu hari masuk. Tekan pencet. Keluar izinnnya hari itu juga," jelasnya.
Meski demikian, kata Johnny, untuk beralih dari era fisik ke era robot, maka yang perlu ditata pertama adalah regulasi. Terutama menyangkut pengaturan spektrum frekuensi internet di Indonesia. Mulai frekuensi tinggi, menengah, hingga frekuensi rendah.
"Selain itu perlu banyak sekali talent digital, ahli telekomunikasi. Juga dipastikan infrastrukturnya sampai ke masyarakat di daerah terpencil," katanya.
Terpisah, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Djohermansyah Djohan mewanti-wanti agar rencana penggunaan AI tidak mengganggu program prioritas presiden. Sebab, untuk menyinkronkan antara SDM dan teknologi tentunya memerlukan waktu. Sementara, presiden sedang bergerak cepat untuk mengerjakan program yang telah direncanakan.
"Karena birokrasi ini kan yang akan menjalankan. Begitu mereka dipotong atau dipangkas lalu kita gunakan macam-macam alat bantu lain, itu bisa mengganggu komposisi jalannya pelayanan publik dan pengambilan keputusan," jelasnya.
Menurut dia, pemanfaatan AI sebaiknya diterapkan terlebih dahulu di daerah-daerah yang benar-benar memiliki kesiapan infrastruktur dan SDM. Baru setelahnya, diberlakukan secara bertahap ke daerah lain.
"Setelah pemdanya siap," ungkapnya.
Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu mengasumsi jika penggunaan AI akan memberi dampak positif. Kinerja birokrasi dapat terbantu terutama untuk yang kegiatan berulang. Misal, pembuatan SIM dan lainnya. Namun, dia tetap menekankan agar hal itu dilakukan bertahap. Pemerintah harus menentukan instansi mana yang siap dan bagian apa saja yang dapat dialihkan.
"Tidak memaksakan yang belum siap. Itu malah akan menghambat program," tegasnya.
Disinggung soal pemangkasan eselon, dia mengaku sepakat. Menurutnya, memang sudah seharusnya dilakukan untuk mempercepat kerja pemerintahan. Karena tak perlu lagi berbelit dari eselon IV untuk sebuah birokrasi.(tau/mia/jpg)
