JAKARTA (RIAUPOS.CO)-Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa tak lagi dilibatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam penyusunan kabinet. Padahal, 5 tahun silam mereka diminta untuk ikut membantu Jokowi dalam memilih menteri.

Namun demikian, Anggota DPR RI Masinton Pasaribu justru ingatkan KPK untuk tidak terlalu kepo. KPK tidak perlu banyak tahu soal penyusunan menteri kabinet.

“Penyusunan kabinet itu mutlak otoritas dan prerogatif presiden. Prerogatif itu berarti hak khusus presiden yang tidak boleh dibagi-bagi ke siapapun,” ujar Masinton di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).

“Jadi KPK tidak boleh kepo tentang kabinet sekarang siapa yang akan disusun oleh presiden,” imbuh politikus PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, Jokowi selaku presiden memiliki banyak instrumen untuk melacak rekam jejak para calon menterinya, tanpa harus lagi melibatkan KPK.

“Jadi secara formal tidak ada masalah kalau presiden tidak melibatkan KPK dan PPATK. Karena presiden punya banyak instrumen untuk melakukan tracking atau rekam jejak terhadap masing-masing anggota kabinetnya nanti,” jelasnya.

Dia menilai KPK tidak dilibatkan lantaran Jokowi telah belajar dari pengalaman pada 2014 lalu. Karena dulu ada 8 nama yang ditandai oleh KPK dan tak jadi diangkat sebagai menteri. Namun, hingga kini status 8 orang yang katanya bermasalah dengan hukum itu tidak jelas.

“Nah, mungkin presiden berangkat dari pengalaman itu. Jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi komisi penghambat karier,” tukasnya.

Editor: Deslina
sumber: rmol.id

JAKARTA (RIAUPOS.CO)-Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa tak lagi dilibatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam penyusunan kabinet. Padahal, 5 tahun silam mereka diminta untuk ikut membantu Jokowi dalam memilih menteri.

Namun demikian, Anggota DPR RI Masinton Pasaribu justru ingatkan KPK untuk tidak terlalu kepo. KPK tidak perlu banyak tahu soal penyusunan menteri kabinet.

“Penyusunan kabinet itu mutlak otoritas dan prerogatif presiden. Prerogatif itu berarti hak khusus presiden yang tidak boleh dibagi-bagi ke siapapun,” ujar Masinton di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).

“Jadi KPK tidak boleh kepo tentang kabinet sekarang siapa yang akan disusun oleh presiden,” imbuh politikus PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, Jokowi selaku presiden memiliki banyak instrumen untuk melacak rekam jejak para calon menterinya, tanpa harus lagi melibatkan KPK.

“Jadi secara formal tidak ada masalah kalau presiden tidak melibatkan KPK dan PPATK. Karena presiden punya banyak instrumen untuk melakukan tracking atau rekam jejak terhadap masing-masing anggota kabinetnya nanti,” jelasnya.

Dia menilai KPK tidak dilibatkan lantaran Jokowi telah belajar dari pengalaman pada 2014 lalu. Karena dulu ada 8 nama yang ditandai oleh KPK dan tak jadi diangkat sebagai menteri. Namun, hingga kini status 8 orang yang katanya bermasalah dengan hukum itu tidak jelas.

“Nah, mungkin presiden berangkat dari pengalaman itu. Jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi komisi penghambat karier,” tukasnya.

Editor: Deslina
sumber: rmol.id