“Saya
menitipkan, pahami dengan jelas khususnya teman-teman yang hadir, yang
berkaitan dengana area rawan korupsi, yang menyangkut anggaran, jual
beli jabatan, mekanisme jasa yang ada, perizinan, dana hibah dan dana
bansos,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Selasa (15/10).

Ia juga
menekankan pentingnya pencegahan korupsi dengan melibatkan semua pihak
untuk saling mengingatkan area rawan korupsi dan tidak terjebak pada
penyalahgunaan wewenang.

“Fungsi pencegahan ini sangat penting.
Tolong pejabat politik dalam hal ini para kepala daerah, yang memahami
konstruksi tata kelola pemerintahan di daerah adalah bapak/ibu sekalian,
Sekda, Inspektorat Daerah, dan Biro Hukum, tolong selalu sampaikan
informasi ini kepada kepada daerah,” ujarnya.

Tjahjo juga meminta
Sekda menjelaskan dan mengingatkan Kepada Daerah untuk mengikuti proses
dan alur kerja yang sesuai regulasi agar tidak terjebak pada area rawan
korupsi.

“Seharusnya Sekdanya menginformasikan mana yang boleh
mana yang tidak, ikuti proses dengan baik, sesuai hukum dan regulasi
yang ada, karena Sekda ini melekat dengan Kepala Daerah, tolong untuk
ingatkan,” imbuhnya.

Ia menuturkan, selama hampir lima tahun
menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, ia melakukan sosialisasi bersama
KPK untuk melakukan pencegahan dan mengingatkan kepala daerah untuk
menghindari area rawan korupsi.

“Saya selama lima tahun ini,
mayoritas hampir di 31 provinsi selalu hadir dengan Pimpinan KPK dengan
Korsupgah yang sekarang ini menjadi Korwil untuk menjelaskan area rawan
korupsi,” pungkas Tjahjo.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) baru saja kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT)
pada Selasa (15/10) dini hari. Berdasar informasi, salah satu pihak yang
turut dicokok dalam operasi senyap ini adalah Bupati Indramayu, Supendi
dan empat orang lainnya.

Operasi penindakan ini pun dibenarkan
oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. “Iya benar,” kata Basaria saat
dikonfirmasi, Selasa (15/10).

Berdasarkan informasi yang dihimpun,
selain Supendi, terdapat sejumlah pihak lain yang turut diamankan tim
penindakan KPK, seperti ajudan bupati hingga pihak swasta. Para pihak
tersebut ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap.

Sementara
juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya OTT KPK tersebut.
“Menjelang Senin (14/10) tengah malam ada kegiatan tim KPK di Indramayu.
Sekitar lima orang sudah dibawa ke gedung KPK,” kata Juru Bicara KPK
Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (15/10).

KPK menduga,
pihak yang diamankan salah satunya Bupati Indramayu diduga terlibat
transaksi suap terkait proyek Dinas Pekerjaan Umum. “Ada dugaan
transaksi terkait proyek di Dinas PU,” terang Febri.

Hingga kini,
lima orang yang diamankan telah dibawa ke gedung KPK. Mereka saat ini
tengah dalam pemeriksaan intensif tim satgas KPK.

“Saya
menitipkan, pahami dengan jelas khususnya teman-teman yang hadir, yang
berkaitan dengana area rawan korupsi, yang menyangkut anggaran, jual
beli jabatan, mekanisme jasa yang ada, perizinan, dana hibah dan dana
bansos,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Selasa (15/10).

Ia juga
menekankan pentingnya pencegahan korupsi dengan melibatkan semua pihak
untuk saling mengingatkan area rawan korupsi dan tidak terjebak pada
penyalahgunaan wewenang.

- Advertisement -

“Fungsi pencegahan ini sangat penting.
Tolong pejabat politik dalam hal ini para kepala daerah, yang memahami
konstruksi tata kelola pemerintahan di daerah adalah bapak/ibu sekalian,
Sekda, Inspektorat Daerah, dan Biro Hukum, tolong selalu sampaikan
informasi ini kepada kepada daerah,” ujarnya.

Tjahjo juga meminta
Sekda menjelaskan dan mengingatkan Kepada Daerah untuk mengikuti proses
dan alur kerja yang sesuai regulasi agar tidak terjebak pada area rawan
korupsi.

- Advertisement -

“Seharusnya Sekdanya menginformasikan mana yang boleh
mana yang tidak, ikuti proses dengan baik, sesuai hukum dan regulasi
yang ada, karena Sekda ini melekat dengan Kepala Daerah, tolong untuk
ingatkan,” imbuhnya.

Ia menuturkan, selama hampir lima tahun
menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, ia melakukan sosialisasi bersama
KPK untuk melakukan pencegahan dan mengingatkan kepala daerah untuk
menghindari area rawan korupsi.

“Saya selama lima tahun ini,
mayoritas hampir di 31 provinsi selalu hadir dengan Pimpinan KPK dengan
Korsupgah yang sekarang ini menjadi Korwil untuk menjelaskan area rawan
korupsi,” pungkas Tjahjo.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) baru saja kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT)
pada Selasa (15/10) dini hari. Berdasar informasi, salah satu pihak yang
turut dicokok dalam operasi senyap ini adalah Bupati Indramayu, Supendi
dan empat orang lainnya.

Operasi penindakan ini pun dibenarkan
oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. “Iya benar,” kata Basaria saat
dikonfirmasi, Selasa (15/10).

Berdasarkan informasi yang dihimpun,
selain Supendi, terdapat sejumlah pihak lain yang turut diamankan tim
penindakan KPK, seperti ajudan bupati hingga pihak swasta. Para pihak
tersebut ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap.

Sementara
juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya OTT KPK tersebut.
“Menjelang Senin (14/10) tengah malam ada kegiatan tim KPK di Indramayu.
Sekitar lima orang sudah dibawa ke gedung KPK,” kata Juru Bicara KPK
Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (15/10).

KPK menduga,
pihak yang diamankan salah satunya Bupati Indramayu diduga terlibat
transaksi suap terkait proyek Dinas Pekerjaan Umum. “Ada dugaan
transaksi terkait proyek di Dinas PU,” terang Febri.

Hingga kini,
lima orang yang diamankan telah dibawa ke gedung KPK. Mereka saat ini
tengah dalam pemeriksaan intensif tim satgas KPK.