JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan jadwal rangkaian seleksi CPNS 2019. Pengumuman pendaftaran dikeluarkan setelah Presiden Joko Widodo dilantik. Sekaligus menunggu nomenklatur kementerian baru.
Sekretaris Kementerian PAN-RB Dwi Wahyu Atmaji menyampaikan semula pelaksanaan rekrutmen CPNS baru direncanakan selesai pada tahun ini juga. Tetapi ternyata proses pengajuan formasi yang berbasis online memerlukan waktu lama.
"Sistem e-formasi memerlukan waktu yang relatif lebih lama," jelasnya, Kamis (3/10).
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan Kementerian PAN-RB, pendaftaran CPNS baru dibuka November depan. Kemudian untuk seleksi kompetensi dasar (SKD) digelar Februari tahun depan. Lalu penetapan CPNS baru digelar April 2020. Meskipun pelaksanannya sampai 2020, statusnya tetap penerimaan CPNS baru 2019. Dwi juga mengatakan pihaknya sudah berkirim surat ke seluruh instansi terkait untuk persiapan pelaksanaan seleksi CPNS. Di antara kepada seluruh instansi pusat dan daerah untuk menyiapkan gedung, komputer, sampai jaringannya untuk pelaksanaan ujian berbasis komputer.
Dalam surat tersebut Kementerian PAN-RB juga meminta instansi untuk memastikan ketersediaan anggaran. Sebab pelaksanaan CPNS 2019 berjalan sampai awal tahun depan. Sehingga jangan sampai rangkaian pelaksanaan CPNS 2019 terganggu karena anggaran 2020 belum tersedia.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mochammad Ridwan mengatakan panitia seleksi nasional juga akan mengevaluasi soal ujian. Dalam seleksi CPNS 2018 lalu, soal ujian dinilai terlalu susah untuk dijawab.
"Ada yang bilang soalnya soal dewa. Kita akan buat soalnya lebih membumi," jelasnya.
Sementara itu Kementerian Agama (Kemenag) menaruh perhatian besar pada seleksi CPNS tahun ini. Di antaranya terkait dengan kekurangan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah umum. Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Kemenag Rohmat Mulyana mengatakan ada kekurangan guru PAI sebanyak 32 ribu orang.
"Jika ditambah dengan yang akan pensiun, kekurangannya 52 ribuan orang," jelasnya.
Dia menjelaskan terus menjalin komunikasi dengan pemda terkait kekurangan guru PAI itu. Tujuannya supaya formasi guru PAI mendapatkan prioritas dalam pengusulan formasi CPNS baru. Selama ini kuota CPNS baru untuk formasi guru PAI masih sedikit. Contohnya pada seleksi CPNS 2018 lalu hanya 4.150 orang untuk seluruh Indonesia.
Rohmat mengatakan guru PAI meskipun diurus oleh Kemenag, tetapi pengangkatan dan rekrutmen ada di pemda. Secara umum guru PAI di sekolah negeri adalah PNS pemda, bukan pegawai Kemenag. Selain soal kekurangan guru PAI di sekolah, dia juga berharap Kemenag dilibatkan dalam rekrutmen. Rohmat mengatakan selama ini rekrutmen guru PAI disamakan dengan guru-guru lainnya. Sementara untuk rekrutmen guru madrasah yang dilakukan Kemenag, ada penilaian wawancara. Penilaian ini dilakukan setelah pelaksanaan SKD. "Tidak hanya CAT (ujian berbasis komputer, red). Tetapi ada instrumen wawancara mendalam," jelasnya.
Tujuannya adalah untuk mengetahui minat pelamar menjadi guru. Kemudian juga mendeteksi kemungkinan calon guru itu berpaham radikal atau liberal. Dimana dua paham itu tidak sejalan dengan semangat Kemenag yang mengkampanyekan Islam wasatiyah. Islam yang berada di tengah-tengah. Tidak cenderung radikal atau mengarah ke liberal. Menurut Rohmat seleksi CPNS idelanya tidak hanya mengukur kecerdasan saja.
"Karena mengukur kecerdasan lewat CAT itu saya kira terlalu sederhana," tuturnya. Dia berharap keinginan Kemenag untuk terlibat dalam seleksi CPNS formasi guru PAI bisa terwujud.(wan/jpg)
