BPNT Segera Cair di Meranti, 41 Ribu KK Masuk Daftar Penerima

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Sekitar 41 ribu kepala keluarga (KK) di Kabupaten Kepulauan Meranti akan segera menerima bantuan pangan nontunai (BPNT) dari pemerintah dalam waktu dekat.

Program ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Perum Bulog, dengan paket yang diberikan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng bagi setiap keluarga penerima manfaat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Meranti, Ifwandi, menyampaikan bahwa saat ini proses penyaluran masih dalam tahap persiapan, terutama terkait kesiapan stok logistik sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, program bantuan pangan tersebut merupakan kegiatan rutin dari pemerintah pusat melalui Bulog yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, pada tahun 2026 ini jumlah penerima mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun lalu, jumlah penerima BPNT di Kepulauan Meranti tercatat sebanyak 31.537 kepala keluarga. Sementara tahun ini meningkat menjadi sekitar 41.000 kepala keluarga.

Menurut Ifwandi, peningkatan jumlah penerima ini didasarkan pada pembaruan data yang kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut merupakan sistem terpadu yang memuat informasi kesejahteraan rumah tangga secara nasional.

Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan. Kelompok desil 1 hingga 4 yang berada pada kategori paling rendah menjadi prioritas utama dalam penyaluran berbagai bantuan sosial, termasuk BPNT.

Dengan penggunaan data terpadu ini, diharapkan bantuan yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Ifwandi juga berharap program bantuan pangan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi turut berperan dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.

Selain itu, bantuan ini juga diharapkan dapat mendukung upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dalam mengendalikan inflasi khususnya pada sektor pangan.