GMKR Riau Resmi Dideklarasikan, Usung Agenda Pengembalian Kedaulatan Rakyat

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR) Provinsi Riau resmi dideklarasikan dalam sebuah acara yang digelar di Restoran Pondok Melayu, Pekanbaru, Rabu (10/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Muhammad Said Didu dan Refly Harun.

Koordinator GMKR Riau, Brigadir Jenderal TNI (Purn) Edy Afrizal Natar Nasution, mengatakan gerakan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap berbagai persoalan yang tengah dihadapi bangsa. Menurutnya, GMKR dibentuk dengan tujuan mengembalikan kedaulatan rakyat sebagai prioritas utama.

Selain itu, GMKR juga mengusung sejumlah agenda lainnya, yakni menghentikan perlindungan terhadap oligarki, menertibkan serta mengaudit jumlah perkebunan sawit di Riau, menata sektor pertambangan sekaligus menyelamatkan lingkungan, menegakkan hukum secara adil, serta menjalankan Undang-Undang Otonomi Daerah secara konsisten.

Dalam kesempatan itu, tokoh nasional Muhammad Said Didu menilai pengaruh oligarki yang semakin kuat menjadi salah satu ancaman serius bagi keberlangsungan bangsa. Ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dari seluruh elemen masyarakat.

Menurut Said Didu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemungkinan sebuah negara mengalami kehancuran harus menjadi bahan refleksi bersama.

“Pak Prabowo pernah mengatakan negara bisa bubar. Kami mengindikasikan bahwa jika itu terjadi, salah satu penyebabnya adalah karena kedaulatan rakyat telah diambil alih oleh oligarki,” ujarnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menegaskan pentingnya memberi ruang bagi masyarakat yang memiliki sikap kritis terhadap jalannya pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

Menurutnya, kemajuan sebuah negara sangat bergantung pada keberadaan masyarakat yang kritis. Sebaliknya, budaya menjilat justru dapat membawa dampak buruk bagi masa depan bangsa.

Refly juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai gagasan tersebut tidak memiliki persoalan secara konseptual karena bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung kesejahteraan umum serta peningkatan kualitas pendidikan. Namun, ia menekankan bahwa tantangan utama terletak pada upaya pemberantasan korupsi dalam pelaksanaannya. (nto/c)