Hanya Akomodir Seorang Pejabat
MERANTI (RIAUPOS.CO) — Dampak minimnya kemampuan keuangan, 2020 mendatang Pemkab Kepulauan Meranti hanya mengakomodir seorang pejabat untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim).
Informasi itu disampaikan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Meranti, Bakharudin kepada Riau Pos, Selasa (5/11). "Tahun depan hanya satu orang untuk mengikuti Diklatpim III. Sementara Diklatpim II dan IV tidak disetujui. Karena anggarannya terbatas," bebernya.
Terhadap siapa pejabat yang akan dipilih, tergantung kebijakan kepala daerah. Meski begitu seluruh pejabat eselon yang sudah mengikuti Diklatpim IV, bisa mengajukan diri. Karena syarat bagi pejabat yang akan mengikuti diklat PIM III, harus sudah mengikuti Diklatpim IV terlebih dahulu.
“Termasuk pejabat eselon III yang belum mengikuti Diklatpim III, bisa mengajukan diri, namun hanya berlaku bagi pejabat yang telah mengkuti Diklatpim IV. Soal keputusan tergantung pak bupati dari hasil rekomendasi kita," jelasnya.
Diklatpim menjadi syarat bagi pejabat untuk duduk pada jabatan eselon III dan II. "Sehingga untuk memimpin di jabatan eselon yang akan ditempatinya sudah memiliki kemampuan yang cukup. Dan pelaksanaan ini sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di pemerintahan," katanya.
Kepala Bidang Pengembangan Pembinaan dan Kinerja Aparatur Haramaini, menambahkan pelaksanaan Diklatpim III dilaksanakan di Pusdiklat PSDM Kemendagri Baso, Bukittinggi, Sumatera Barat.
"Diklatpim III dilaksanakan selama lebih kurang 3 bulan. Selain diajarkan teori, juga akan dilakukan praktek," katanya.
Adapun kriteria pegawai yang bisa mengikuti Diklatpim III, tambahnya, antara lain jabatannya harus eselon IIIa dan IIIb.(wir)
Jalur Gadis Manja menjadi juara Pacu Jalur Mini 2026 di Tepian Narosa setelah mengalahkan 65…
PSPS Pekanbaru merekrut Dimas Wicaksono, eks Persebaya yang punya pengalaman Liga 1, untuk memperkuat skuad…
Mantan PNS Dumai Tengku Muhammad Nasir ditangkap di Aceh setelah belasan tahun menjadi buronan dalam…
Pemko Pekanbaru membuka pengaduan bagi warga yang ijazah anaknya masih tertahan karena tunggakan biaya pendidikan.
Sengketa lahan sawit 2.000 hektare di Rohul kembali memanas. Warga membantah klaim mediasi Agrinas dan…
Sebanyak 81 siswa SMK 1 Tapung Hulu diduga keracunan usai menyantap makanan MBG. Sampel makanan…