Dewan Soroti Anak Putus Sekolah dan PJJ

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Dewan meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mencermati angka putus sekolah akibat pandemi Covid-19. Selain itu, efektivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) harus menjadi perhatian kementerian yang baru saja digabung tersebut.
 
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, Kemendikbudristek harus mencari penyebab anak putus sekolah saat pandemi. Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2021 yang mengambil tema Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar merupakan momentum untuk memetakan persoalan dan menghadirkan solusinya. 

"Apakah karena terkendala (infrastruktur) PJJ atau anak berhenti sekolah karena persoalan ekonomi keluarga akibat pandemi," kata Puan kemarin (2/5). Mengingat pandemi Covid-19 belum usai dan PJJ masih mungkin diterapkan, Puan juga meminta Kemendikbudristek membenahi infrastruktur kegiatan belajar-mengajar. Pemerataan infrastruktur PJJ adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi pemerintah. "Agar merata dan tidak terjadi kesenjangan infrastruktur PJJ antardaerah dan wilayah," ungkap politikus PDIP itu.

Tanpa pembenahan infrastruktur, kesenjangan pendidikan bisa semakin lebar. Puan mengingatkan bahwa pendidikan adalah hak dan kebutuhan dasar. "Dan harus mampu mewujudkan national and character building," kata alumnus Universitas Indonesia itu.

Puan juga meminta Kemendikbudristek menguji efektivitas, kualitas tenaga pendidik, peserta didik, dan materi PJJ. Menurut dia, hal itu harus dilakukan untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan pendidikan.

Terpisah, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 harus dimanfaatkan sebagai momen yang tepat untuk merefleksikan kembali apa saja yang sudah dikerjakan dan apa saja yang perlu diperbaiki. Setidaknya, terdapat empat upaya perbaikan yang terus dikerjakan bersama dengan berbagai elemen masyarakat.

Pertama, perbaikan infrastruktur dan teknologi. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan budaya. Terakhir, perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. "Transformasi yang bermakna ini kami kerjakan agar segala sesuatu yang selama ini membuat bangsa ini hanya berjalan di tempat dapat berubah menjadi lompatan-lompatan kemajuan," ujarnya.(lum/mia/c7/bay)