Pemerintah Tetap Beri Perhatian Khusus soal Stunting

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi Daerah dengan angka Pravelensi Stunting Tertinggi di Indonesia yakni 48,3 persen. Angka ini sangat jauh dari angka yang ditoleransi oleh WHO yakni 20 persen. Hal ini menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021.

Tidak ada satupun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berpravelensi stunting antara 10 hingga 20 persen. Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen.

Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah mengingat Presiden RI menargetkan angka stunting di Indonesia di angka 14 persen pada 2024. Untuk itu saat ini pemerintah melalui BKKBN yang diamanatkan menjadi koordinator penurunan angka stunting tengah memberikan perhatian khusus bagi NTT.

Hal ini dibuktikan dengan akan berkunjungnya Presiden RI, Joko Widodo, pada tanggal 24 Maret mendatang ke lokasi yang menjadi pemuncak pravelensi stunting di Indonesia ini.

Kabar kedatangan Presiden ke NTT guna mempercepat upaya penurunan stunting di daerah tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K).

Hasto menyampaikan bahwa Presiden, Joko Widodo, akan berkunjung ke Soe Ibukota Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kunjungan ini menunjukkan kepedulian pemerintah dalam mengentaskan persoalan stunting.

“Rencana kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Soe, ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Kamis, 24 Maret 2022 mendatang menunjukkan kepedulian dan komitmen dari Presiden dan Pemerintah Pusat akan pengentasan persoalan stunting. Bagi Presiden Jokowi, NTT selalu ada di hati dan BKKBN memastikan amanah dari Presiden untuk akselarasi penurunan stunting tetap dalam jalur yang tepat,” jelasnya.

Menurut Hasto Wardoyo yang juga Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional, khusus untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan prevalensi kasus stunting 48,3 persen saat ini dapat menurun menjadi 43,01 persen di akhir 2022 dan melandai di angka prevalensi 36,22 persen di 2023, sehingga di 2024 bisa menuju di angka 29,35 persen.

Rencananya, Presiden Joko Widodo akan meninjau secara langsung program-program yang dihelat BKKBN dalam percepatan penururunan stunting di Timor Tengah Selatan. Di antaranya pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk deteksi dini potensi stunting, pemeriksaan ibu hamil, penimbangan dan pengukuran tinggi balita, kunjungan ke rumah warga serta proses pembangunan program bedah rumah serta peresmian rumah pompa air. Masalah pembenahan sanitasi dan kelayakan rumah sehat untuk warga menjadi salah satu program percepatan penurunan dari lintas kementerian dan lembaga yang dikoordinir BKKBN.

Laporan: Elvi Candra (Pekanbaru)

Editor: Erwan Sani