fee-broker-fiktif-dalam-kasus-jiwasraya-didalami
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan ribuan sertifikat tanah yang sudah diblokir dan kini berada dalam proses penyitaan. Sertifikat tersebut merupakan gabungan milik para tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Banyaknya sertifikat tanah yang disita membuat penghitungan nilai aset diperkirakan membutuhkan waktu lama.
"Masih direkap. Banyak sekali. Bayangkan, sertifikat tanah saja ada 1.400," kata Burhanuddin di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, kemarin (22/1).
Sementara itu, Kejagung menemukan indikasi fee broker fiktif dalam kasus Jiwasraya sehingga merugikan negara Rp54 miliar. Namun, jumlah tersebut belum final. Pendalaman masih terus dilakukan.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Febrie Ardiansyah menyatakan, penghitungan kerugian negara masih dimintakan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Fee broker sudah disidik Kejati DKI Jakarta. Ini tinggal penyempurnaan," jelasnya.
Sejauh ini, lanjut dia, hasil penyidikan menunjukkan peran tersangka dari Jiwasraya dalam pengambilan kebijakan internal perusahaan. Ada prosedur dalam perusahaan yang mengatur fee untuk broker fiktif.
"Ini sedang kami dalami," ucapnya.
Febrie enggan berandai-andai terkait kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka. Meskipun sudah ada puluhan saksi yang dipanggil untuk diperiksa, bahkan hingga dua kali.
"Dari alat bukti yang kami punya, baru lima orang yang sekarang (tersangka, red)," tuturnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
KPK menyerahkan Zulkarnain dan Ardiles ke jaksa dalam kasus suap jabatan Kuansing. Penyidikan masih dikembangkan…
Sebanyak 5.133 mahasiswa baru UIN Suska Riau mengikuti PBAK 2026 dengan pembekalan kepemimpinan, karakter, integritas…
Polsek Tambang menetapkan NU sebagai tersangka karhutla 15 hektare di Rimbo Panjang setelah penyidik menemukan…
Akses masuk Tol Pekanbaru-Dumai dialihkan ke Pintu Tol Bypass Pekanbaru mulai 28 Agustus 2026 karena…
Pacu sampan Sungai Apit menjadi tradisi kemerdekaan yang menyatukan warga, menggerakkan UMKM, dan terus dijaga…
Peluang PPPK guru menjadi ASN mendapat respons BKPSDM Rohil. Pemkab masih menunggu regulasi resmi sebelum…