Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (foto/jawapos.com)
JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Kementerian PPN atau Bappenas menilai belanja infrastruktur masih menjadi skala prioritas yang harus dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.
Menurut data Bappenas yang mengutip dari Oxford Economic, World Bank Data (WBD), pertumbuhan belanja infrastruktur Indonesia sebesar 8,60 persen masih kalah tipis dari Malaysia. Negara Jiran itu berada di atas Indonesia dengan 8,70 persen. Indonesia juga kalah dari Thailand, Vietnam, dan Filipina yang punya persentase masing-masing sebesar 10,3 persen, 11,5 persen, dan 12,6 persen.
“Infrastruktur harus dibangun karena Indonesia sangat kekurangan infrastruktur. Pertumbuhan infrastruktur Indonesia masih relatif lebih rendah dan kalah cepat dibangun kalau dibandingkan dengan negara-negara satu kawasan,†kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (12/8).
Bambang mengatakan, data tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur masih harus masuk ke dalam skala prioritas yang diperhatikan pemerintah pusat. Memang, pasti banyak yang mengkritisi dan menanyakan kegunaan dari infrastruktur. Tapi, pihaknya menjamin pembangunan infrastruktur bermanfaat untuk jangka menengah dan panjang.
“Jangan hanya pedulinya pada masa sekarang. Kita harus peduli dengan jangka menengah panjang atau bila perlu dengan next generation. Perencanaan harus dilihat secara long term, bukan hanya kepentingan sesaat,†bebernya.
Bambang mengatakan, pembangunan infrastruktur juga dinilai sangat penting karena masih banyak daerah dengan infrastruktur yang tertinggal. “Tidak perlu ke Papua, Jawa juga masih banyak,†tandasnya.
Editor : Deslina
Sumber: Jawapos.com
Jalur Gadis Manja menjadi juara Pacu Jalur Mini 2026 di Tepian Narosa setelah mengalahkan 65…
PSPS Pekanbaru merekrut Dimas Wicaksono, eks Persebaya yang punya pengalaman Liga 1, untuk memperkuat skuad…
Mantan PNS Dumai Tengku Muhammad Nasir ditangkap di Aceh setelah belasan tahun menjadi buronan dalam…
Pemko Pekanbaru membuka pengaduan bagi warga yang ijazah anaknya masih tertahan karena tunggakan biaya pendidikan.
Sengketa lahan sawit 2.000 hektare di Rohul kembali memanas. Warga membantah klaim mediasi Agrinas dan…
Sebanyak 81 siswa SMK 1 Tapung Hulu diduga keracunan usai menyantap makanan MBG. Sampel makanan…