Bursa Calon Kapolri Panas, Jangan Ganggu Kinerja

(RIAUPOS.CO) – Persaingan internal Polri untuk menjadi pucuk pimpinan dinilai bisa berdampak pada kinerja korps Bhayangkara. Persaingan itu bisa membuat kinerja proses penegakan hukum menjadi lebih lambat. Padahal, dalam kondisi buruknya perekonomian, dibutuhkan penegakan hukum yang lebih responsif.

Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menjelaskan, mengurusi perekonomian itu memang bukan tugas Polri, tapi ekonomi yang baik itu dampak dari keamanan dan ketertiban yang terjaga.

“Yang penting menjaga ketertiban umum,” tuturnya.

Problemnya yang terjadi saat ini Polri kerap masuk ranah lain. Yang tidak menutup kemungkinan untuk terjadi konflik kepentingan.

“Ya kalau soal ekonomi sedang buruk, harusnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) digerakkan untuk mendeteksi kejahatan ekonomi ,” tuturnya.

Ke depan tentunya membutuhkan Kapolri yang paham dalam penegakan hukum kejahatan eko­nomi. Namun begitu, bila terus membicarakan calon Kapolri justru membuat Polri tidak fokus bekerja.

“Misalnya soal kasus hoax rush money, tindakan memang sudah bagus. Tapi, akan jauh lebih baik bila lebih cepat,” urainya.

Idealnya, kasus yang potensial berdampak secara ekonomi itu bisa dicegah. Bila hoax muncul, seharusnya bisa dideteksi dini sebelum berdampak besar. “Seperti penarikan uang di Bank Bukopin, harusnya sebelum itu,” urainya.

Walau begitu, memang kasus kriminal itu bisa secara tiba-tiba muncul. Tapi, dalam kondisi pandemik ini semua harus lebih fokus. “Kondisi ini bisa saja masih sangat panjang,” paparnya.

Lagi pula, yang juga muncul justru ketidaksinkronan antara pimpinan di Polri dimana Kapolri menyebut bahwa bantuan beras bukan merupakan programnya. Seharusnya, Kapolri lebih tegas kepada anak buahnya.

“Dulu di awal pandemik juga ada anak buahnya yang hadir dalam acara pernikahan. Padahal sudah ada maklumat Kapolri,” tegasnya.

Bila ingin membantu masya­rakat, Polri memiliki caranya sendiri. dengan melakukan pengawasan yang memastikan bantuan diterima ke masyarakat kecil. “Masih banyak kementerian lain yang bisa melakukan itu,” jelasnya.

Dia memperingatkan bahwa bantuan beras dari Polri itu bisa menjadi titik rawan ke depan. Bisa jadi potensi masalah hukum di suatu hari. “Karena itu lebih baik menarik diri dari hal semacam itu,” urainya.

Sebelumnya, Kapolri sempat memberikan sambutan dalam HUT Polri ke-74. Sambutan itu cukup membuat terkejut karena mengungkit soal persaingan jadi pimpinan Polri sekaligus program bantuan beras.(idr/jpg)

Laporan JPG, Jakarta