Civitas akademika FKIP Unri foto bersama usai penyerahan SK Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi S1, dan launching Pelayanan Terpadu Unggul FKIP Unri dan penandatanganan Pakta Integritas menuju Zona Integritas, Senin (29/1/2024). (FKIP Unri untuk RiauPos.CO)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau (Unri) Prof Dr Jimmi Copriady MSi melakukan penyerahan SK Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi S1, Pencanangan dan Penandatanganan Zona Integritas (ZI) tingkat fakultas serta launching Sistem Pelayanan Terpadu Unggul (SPTU) FKIP Unri.
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Senat FKIP Unri, Senin (29/1).
Disebutkan Dekan, pada 2023 terdapat sembilan Prodi S1 dari 16 Prodi S1 FKIP Unri sudah terakreditasi unggul. Sembilan Prodi tersebut meliputi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Matematika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Ekonomi dan Bimbingan Konseling.
Secara keseluruhan terdapat 27 Prodi yakni S1 sebanyak 16 prodi, S2 sembilan Prodi, S3 satu Prodi dan Profesi satu Prodi.
Dia juga mengajak semua pimpinan, dosen serta karyawan untuk bersama-sama memajukan FKIP Unri. “Semoga apa yang menjadi cita-cita terwujud. Saya mengucapkan terima kasih kepada pejabat ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator jurusan yang telah berhasil membawa FKIP Unri maju,” paparnya.
Ia mengharapkan kepada pimpinan sembilan prodi dengan akreditasi unggul dapat meningkatkannya menuju akreditasi internasional, paling tidak dapat mempertahankannya. Bagi pimpinan prodi yang belum berhasil membawa prodi dengan akreditasi unggul pada tahap-tahap berikutnya dapat mencapainya.
Kemudian dia mengajak seluruh dosen, karyawan FKIP Unri mendukung pelaksanaan zona integritas yang merupakan program pemerintah RI melalui Menteri PAN-RB.Selanjutnya dilakukan penandatanganan pakta integritas untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).(nto/c)
Ketua DPRD Kuansing Juprizal diperiksa KPK selama 12 jam terkait pelepasan kawasan hutan. Kuasa hukum…
Jaksa KPK menuntut Abdul Wahid 8 tahun 6 bulan penjara dan mengungkap lima dasar tuntutan…
Bupati Kepulauan Meranti mengajak masyarakat menjaga persatuan saat Pilkades 2026 dan menyiapkan hadiah umrah bagi…
Nelayan korban serangan buaya di Sungai Rokan meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat intensif. Korban…
Tiga PKS di Rohul masih membeli TBS sawit Rp2.850 per kg atau di bawah harga…
Pelabuhan Penumpang Dumai resmi menjadi Kawasan Non Tunai. Pembayaran gate pass hingga tiket ferry internasional…