Dua Bulan Tak Gajian, Karyawan Bus TMP Mogok KerjaÂ

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Sudah dua hari terakhir bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) tak beroperasi. Ini disebabkan, karyawan transportasi publik milik Pemerintah Kota Pekanbaru itu mogok bekerja akibat sudah dua bulan gaji tak dibayarkan. 

Karyawan yang menggelar mogok kerja ini adalah pramudi dan pramugara. Mereka menuntut gaji yang berada di kisaran Rp3 jutaan per bulan itu dibayarkan. 

Direktur PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM) Azmi sebagai pengelola bus TMP di Pekanbaru saat dikonfirmasi mengatakan, pemogokan kerja saat ini masih  berlangsung dan bukan kali ini saja terjadi. "Iya. Berulang terus. Sudah sering begitu. Situasinya sama saja. Mereka ngotot harus dua bulan dapat gaji, kalau  tidaklangsung mogok," jelasnya, Selasa (21/12). 

Lebih lanjut dia menjelaskan, biasanya hitungan gaji karyawan baik itu pramudi dan pramugara nya usai dihitung per tgl 21 dan paling lama dibayar tanggal 5 di bulan selanjutnya. 

Namun, masalah muncul ketika setelah bulan baru tiba, uang yang akan dibayarkan anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu tak ada.

"Tentu dua bulan (belum gajian, red). Tidak mau lagi (bekerja) dia," imbuh mantan Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru ini. 

Manajemen, kata Azmi sulit untuk memaksa karyawan bekerja dalam kondisi gaji belum dibayarkan. Dia khawatir situasi malah jadi memanas. "Kami sulit maksa-maksa, nanti anarkis lagi. Tapi anggota tetap berupaya (membujuk, red)," imbuhnya. 

Diakuinya, saat ini uang yang akan digunakan untuk membayar gaji memang tak tersedia di kas PT TPM. Sementara, untuk operasional TMP masih mengandalkan subsidi dari Pemko Pekanbaru.

"Karena itu (uang, red) tidak ada. Kami diaudit dulu baru bisa mengajukan. Dari Pemko (uang, red) belum masuk ke PT SPP," ungkapnya. 

Pihaknya, sambung Azmi berada dalam posisi yang sulit. Karena, jika memang uang di kas ada, maka gaji akan langsung dibayarkan. "Memang sulit juga saya mengatakan kondisi seperti apa. Kalau ada di kas kami langsung bayar," imbuhnya. 

Saat ini, kewajiban per bulan yang harus dikeluarkan PT TPM untuk gaji adalah Rp800 juta. Ini untuk membayar gaji bagi 90 orang pramudi dan 80 orang pramugara. Termasuk juga di dalamnya gaji karyawan bagian lainnya. Tiap harinya, ada 40 bisa TMP yang dioperasikan. 

Dari operasional TMP, setiap harinya terkumpul pendapatan Rp16 juta per hari. Jika ditotal, dalam sebulan atau 30 hari, dihimpun pendapatan dari tiket sekitar Rp480 juta per bulan. "Pendapatan dari tiket itu hanya cukup untuk beli minyak saja," jelas Azmi. 

Ketika ditanya upaya apa yang akan dilakukan manajemen TMP untuk memenuhi gaji bagi karyawan  mengingat tak beroperasinya bus TMP akan mengganggu mobilitas warga Kota Pekanbaru, Azmi menjawab, "Kami sudah koordinasi dengan BPKAD. Verifikasi pengajuan sudah oke dari Dishub, " katanya. 

Yang ditunggu PT TPM untuk operasional TMP adalah subsidi bukan Juli-Agustus yang susah diajukan namun belum dicairkan. Itu berjumlah sekitar Rp1,8 miliar. Subsidi sendiri baru dibayarkan hanya sampai Juni kemarin. 

Terpisah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Yulianis dikonfirmasi belum menjelaskan secara detail tentang pengajuan subsidi untuk TMP yang disebut sudah diajukan ke BPKAD. Meski begitu, menurutnya, ajuan itu sudah diproses. "Itu sedang kami proses," jawabnya singkat.

DPRD Minta  Cari Solusi

Terkait tidak beroperasinya bus TMP karena para karyawannya belum gajian, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono menyebutkan, hal tersebut tidak seharusnya terjadi apabila pimpinan perusahaan bus TMP bisa secepatnya mencari solusi.

"Karena masalah karyawan bus TMP adalah tanggung jawab pimpinannya. Tidak bisa pimpinannya pasrah tanpa ada upaya untuk menyelesaikan segera masalah gaji karyawan ini," tegas Sigit kepada wartawan, kemarin. 

Disebutkannya, perusahaan pengelola TMP Pekanbaru dalam hal ini, PT Trans Pekanbaru Madani (TPM) harus dapat memberikan kepastian kapan gaji yang menunggak itu akan dibayarkan. 

Diakui politisi Demokrat ini, banyak keluhan dan persoalan karyawan bus TMP yang sampai ke Komisi IV. Mulai dari seringnya pembayaran gaji terlambat sampai kepada tidak ada kejelasan kapan gaji dibayarkan. (ali/gus)