Categories: Pekanbaru

UMK 2022 Kota Pekanbaru Diusulkan Rp3,069 Juta

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru mengajukan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2022 ke Pemerintah Provinsi sebesar Rp 3,069 juta. Jika di setujui maka perusahaan wajib memperlakukannya mulai Januari 2022.

Kepala Disnaker Kota Pekanbaru Abdul Jamal, Ahad (21/11) mengatakan, pihaknya telah mengajukan UMK tahun 2022. Dari jumlah yang diajukan ada kenaikan sebesar 2,39 persen dibandingkan tahun lalu.

"Kami menunggu persetujuan dari pemerintah provinsi. Jika disetujui akan kami umumkan segera," kata dia.

Kenaikan UMK Pekanbaru ini seiring dengan telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau  yang naik 1,7 persen. Kondisi ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi, inflasi serta konsumsi rumah tangga masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pekanbaru.

Jamal menyebut, kenaikan UMK Pekanbaru telah diputuskan bersama dewan pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, badan pusat statistik, perwakilan pengusaha dan serikat pekerja atau buruh.

"UMK sekarang berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu UMK ditetapkan melalui survei, dan sekarang terpengaruh oleh inflasi dan menggunakan data BPS," terangnya.

Sementara UMK Pekanbaru tahun 2021 sebesar 2,99 juta. Jamal mengingatkan agar seluruh perusahaan bisa mengikuti UMK bagi karyawannya. Karyawan yang telah bekerja selama satu tahun di perusahaan tersebut wajib mendapatkan UMK.

Disnaker Pekanbaru juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Bagi yang melanggar, dikatakan Jamal bakal diberikan sanksi administrasi.

"Silahkan lapor ke Disnaker bagi karyawan yang tidak dapat gaji sesuai UMK. Kami akan tindaklanjuti terhadap perusahaannya," tutupnya.(yls)

Laporan M ALI NURMAN, Kota

 

Rinaldi

Share
Published by
Rinaldi

Recent Posts

Ketua DPRD Kuansing Diperiksa KPK Selama 12 Jam, Kuasa Hukum Beberkan Materi Pemeriksaan

Ketua DPRD Kuansing Juprizal diperiksa KPK selama 12 jam terkait pelepasan kawasan hutan. Kuasa hukum…

1 hari ago

Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara, Uraikan Dugaan Aliran Uang Rp2,4 Miliar

Jaksa KPK menuntut Abdul Wahid 8 tahun 6 bulan penjara dan mengungkap lima dasar tuntutan…

1 hari ago

Bupati Meranti Ingatkan Pilkades 2026 Jangan Sampai Picu Perpecahan

Bupati Kepulauan Meranti mengajak masyarakat menjaga persatuan saat Pilkades 2026 dan menyiapkan hadiah umrah bagi…

1 hari ago

Nelayan Korban Serangan Buaya di Rokan Hilir Meninggal Setelah Dirawat Intensif

Nelayan korban serangan buaya di Sungai Rokan meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat intensif. Korban…

1 hari ago

Tiga PKS di Rohul Masih Beli TBS Sawit di Bawah Harga Provinsi, Petani Diminta Lebih Selektif

Tiga PKS di Rohul masih membeli TBS sawit Rp2.850 per kg atau di bawah harga…

2 hari ago

Pelabuhan Penumpang Dumai Resmi Jadi Kawasan Non Tunai, Pembayaran ke Malaysia Kini Bisa Pakai QRIS

Pelabuhan Penumpang Dumai resmi menjadi Kawasan Non Tunai. Pembayaran gate pass hingga tiket ferry internasional…

2 hari ago