PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto prihatin kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Pekanbaru belum menerima honor selama enam bulan. Hal itu diketahui saat Sekdaprov Riau membuka evaluasi pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak percepatan penurunan stunting Kota Pekanbaru, Rabu (18/9) di Puskesmas Rumbai Pekanbaru.
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh kader Posyandu se-Kota Pekanbaru. Hadir juga Kepala Dinas Kesehatan Riau Sri Sadono Mulyanto, Kadis P3AP2KB Riau Fariza, Sekretaris Diskes Riau Muhammad Wahyudi, Kepala Disdalduk KB Pekanbaru, Plt Kadiskes Pekanbaru dan lainnya.
Dalam kesempatan itu, ratusan kader Posyandu ramai-ramai mengadu ke Sekdaprov Riau jika honor mereka belum dibayar selama enam bulan. Di mana honor kader Posyandu sebesar Rp150 ribu per bulan.
Menanggapi keluhan tersebut, Sekdaprov Riau SF Hariyanto mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mempertanyakan alasan mengaoa honor kader Posyandu belum dibayar.
”Tadi saya menerima keluhan para kader Posyandu kalau honor mereka belum dibayar selama 6 bulan. Padahal honorernya cuma Rp150 ribu, kenapa belum dibayar? Ini yang harus segera dituntaskan dan dicarikan solusi,” kata SF Hariyanto.
SF Hariyanto mengaku prihatin para kader Posyandu yang diharapkan sebagai ujung tombak penanganan stunting di Kota Pekanbaru belum menerima honor.
”Nanti saya akan koordinasi dengan Pak Pj Wali Kota, kita minta agar dapat menyelesaikan honor kader Posyandu secepatnya. Kasian mereka, kita berharap peran kader Posyandu sebagai ujung tombak penanganan stunting malah honornya belum dibayar. Nanti Dinas Kesehatan Riau juga saya minta untuk mengawal itu,” paparnya.
Dikonfirmasi, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Pekanbaru Ingot Ahmad enggan berkomentar. Ia menyarankan Riau Pos menanyakan perihal tersebut kecamatan karena anggaran untuk honor kader posyandu telah dialihkan di setiap kecamatan.
Camat Tuah Madani Nurhasminsyah saat dikonfirmasi Riau Pos mengatakan bahwa untuk triwulan pertama di tahun 2024, honor kader posyandu di wilayahnya sudah cair. Dan untuk triwulan selanjutnya memang belum.
”Sudah diajukan untuk honore selanjutnya, sudah lama diajukan tetapi belum, memang belum cair honorernya,” ujarnya.(sol/ilo/yls)
Laporan SOLEH SAPUTRA dan JOKO SUSILO, Kota
Ketua DPRD Kuansing Juprizal diperiksa KPK selama 12 jam terkait pelepasan kawasan hutan. Kuasa hukum…
Jaksa KPK menuntut Abdul Wahid 8 tahun 6 bulan penjara dan mengungkap lima dasar tuntutan…
Bupati Kepulauan Meranti mengajak masyarakat menjaga persatuan saat Pilkades 2026 dan menyiapkan hadiah umrah bagi…
Nelayan korban serangan buaya di Sungai Rokan meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat intensif. Korban…
Tiga PKS di Rohul masih membeli TBS sawit Rp2.850 per kg atau di bawah harga…
Pelabuhan Penumpang Dumai resmi menjadi Kawasan Non Tunai. Pembayaran gate pass hingga tiket ferry internasional…