Burhan Gurning I Kepala DPKP Kota Pekanbaru
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Pekanbaru mengakui saat ini pihaknya kekurangan armada dan juga pos pemadam kebakaran (damkar) di masing-masing Kecamatan di Kota Bertuah Pekanbaru.
Kepala DPKP Kota Pekanbaru Burhan Gurning mengatakan, saat ini pihaknya masih memerlukan armada dan pos untuk pemadam kebakaran di setiap kecamatan.
”Pasalnya, saat ini dari 15 kecamatan yang ada di Pekanbaru, belum semuanya memiliki pos pemadam dan armada. Dari 15 kecamatan saat ini, baru ada sembilan pos pemadam di Kota Pekanbaru,” ujar Burhan Gurning, Rabu (10/7).
Menurutnya, setiap kecamatan seharusnya memiliki satu pos pemadam kebakaran (damkar). ”Idealnya, di tiap kecamatan itu memiliki satu pos dengan dua unit mobil damkar. Sementara saat ini baru ada sembilan pos dari 15 kecamatan,” jelas Burhan Gurning, Rabu (10/7).
Ia menyebut, saat ini mobil damkar yang tersedia juga ada yang sudah berusia puluhan tahun. Tidak hanya kekurangan pos dan armada damkar, DPKP Pekanbaru juga masih kekurangan personel. Saat ini, jumlah personel damkar ada sebanyak 287 orang.
Lanjutnya lagi, seharusnya DPKP Kota Pekanbaru memerlukan sekitar 600 orang agar bisa bekerja lebih maksimal.
Ia berharap, Pemko Pekanbaru memerhatikan kekurangan-kekurangan tersebut. Mulai dari penambahan armada, kemudian pos damkar di setiap kecamatan serta personel.
Semua kecamatan itu harus memiliki pos damkar sesuai dengan standar pelayanan minimal yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya.
”Untuk pos damkar mungkin kalau tidak ada halangan tahun depan kami bisa bangun dua pos damkar, dan sudah kami coba anggarkan. Mudah-mudahan tahun depan kami bisa bangun dua pos yakni di wilayah Kecamatan Tuah Madani dan Kecamatan Limapuluh,” katanya.
Dengan ada tambahan dua pos damkar, nantinya diharapkan standar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan.
Kemudian, untuk mobil damkar tersebut seharusnya masing-masing pos yang ada itu dua unit tetapi saat ini hanya satu unit.
”Kenapa pembangunan dua pos damkar itu saya prioritaskan di Kecamatan Tuah Madani dan Limapuluh, karena melihat jumlah penduduknya. Kita harapkan ke depannya berjalan dengan baik, sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” pungkasnya.(yls)
Laporan DOFI ISKANDAR, Kota
Ketua DPRD Kuansing Juprizal diperiksa KPK selama 12 jam terkait pelepasan kawasan hutan. Kuasa hukum…
Jaksa KPK menuntut Abdul Wahid 8 tahun 6 bulan penjara dan mengungkap lima dasar tuntutan…
Bupati Kepulauan Meranti mengajak masyarakat menjaga persatuan saat Pilkades 2026 dan menyiapkan hadiah umrah bagi…
Nelayan korban serangan buaya di Sungai Rokan meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat intensif. Korban…
Tiga PKS di Rohul masih membeli TBS sawit Rp2.850 per kg atau di bawah harga…
Pelabuhan Penumpang Dumai resmi menjadi Kawasan Non Tunai. Pembayaran gate pass hingga tiket ferry internasional…