RIAUPOS.CO – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Pekanbaru Abdul Jamal mengakui saat ini banyak kepala sekolah (kasek) di sekolah dasar (SD) dan SMP negeri yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Setidaknya, ada sekitar 50 sekolah negeri. Tapi ia menjamin hal tersebut tidak mengganggu aktivitas administrasi sekolah maupun proses belajar mengajar.
”Jadi kepala sekolah banyak yang dijabat Plt, tapi semuanya berjalan. Aktivitas di sekolah tidak terkendala,” ujarnya Kamis (3/10).
Adapun sejumlah posisi kepala sekolah di Kota Pekanbaru masih ada yang belum punya pejabat defenitif. Kondisi ini terjadi karena di antaranya banyak kepala sekolah yang sudah masa purnabakti atau pensiun.
”Ada sekitar 50 sekolah saat ini dipimpin Plt kepala sekolah baik di SD negeri maupun SMP negeri. Proses pengisian kepala sekolah definitif saat ini masih berjalan,” katanya sambil menambahkan dirinya memilih guru senior di sekolah untuk menjadi kepala sekolah sementara tersebut.
Diakuinya Jamal, akan lebih baik ketika sekolah dipimpin kepala sekolah defenitif. ”Kita juga akan seleksi guru senior untuk bisa menjadi kandidat kepala sekolah defenitif,” sambungnya.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Pekanbaru Risnandar Mahiwa sebelumnya mengaku dirinya sudah mengetahui perihal banyaknya sekolah yang belum punya kepala sekolah defenitif. ”Saya sudah sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk meminta izin menggelar pelantikan pejabat, ini untuk mengisi jabatan yang kosong. Prosesnya sedang berjalan. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sedang bertugas,” ulasnya.(yls)
Laporan JOKO SUSILO, Pekanbaru
Mantan Dirut PT SPRH Rahman divonis 11 tahun penjara dalam kasus korupsi dana PI 10…
Kebakaran menghanguskan lima kios di Jalan Belimbing, Pekanbaru. Damkar mengerahkan tujuh armada dan berhasil mencegah…
Kericuhan di DPRD Riau usai rapat Banggar memicu bentrokan dua kubu. Polisi menyelidiki insiden, sementara…
Polres Siak menyebut belum ditemukan tanda kekerasan secara kasat mata pada dokter PPDS yang meninggal.…
Bupati Inhu meminta OPD mendampingi UMKM mengurus sertifikat halal gratis agar pelaku usaha memanfaatkan program…
APHI Riau dan Fairatmos menggelar diskusi perdagangan karbon guna memperkuat kapasitas pemegang PBPH menyambut implementasi…