45 Murid Sakit Usai Santap MBG, SPPG di Dumai Disuspend

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru mengambil langkah tegas menyusul dugaan keracunan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami puluhan murid sekolah dasar di Dumai, Kamis (13/8/2026). Dapur SPPG yang menyalurkan makanan tersebut dihentikan sementara, sementara kepala SPPG dinonaktifkan.

Kepala KPPG Pekanbaru dr Syartiwidya mengatakan, penghentian sementara dilakukan terhadap SPPG Yayasan Mahudun Untuk Negeri yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur.

“Kami sudah mengambil tindakan tegas berupa men-suspend (penghentian sementara) SPPG (dapur) dan menonaktifkan kepala SPPG-nya,” ujar Syartiwidya, Jumat (14/8).

Sebelumnya, sebanyak 45 murid dari dua sekolah dasar di Dumai dilaporkan mengalami sakit perut dan mual setelah mengonsumsi makanan MBG. Dari jumlah tersebut, 43 siswa berasal dari SDN 013 Jalan Hangtuah dan dua lainnya merupakan siswa SD Negeri 015 Laborhausing.

SPPG Yayasan Mahudun Untuk Negeri sendiri mendistribusikan makanan kepada 3.199 penerima manfaat. Selain kedua sekolah tersebut, makanan juga disalurkan ke sejumlah sekolah lain dan posyandu.

Berdasarkan pendalaman sementara, KPPG Pekanbaru menduga keluhan kesehatan tersebut berkaitan dengan cabai yang disajikan bersama menu bakso. Namun, kepastian penyebab masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

“Dugaan sementara itu berasal dari cabai baksonya. Tapi untuk pastinya kami masih menunggu hasil laboratorium,” kata Syartiwidya.

Untuk kondisi siswa yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit, sebagian besar telah diperbolehkan kembali ke rumah. Saat ini masih terdapat satu anak yang menjalani perawatan.

KPPG Pekanbaru juga melakukan pembenahan untuk mencegah kejadian serupa. Salah satunya dengan mewajibkan penggunaan aplikasi untuk mencatat seluruh proses, mulai dari bahan baku hingga distribusi makanan.

Selain itu, proses pencicipan makanan harus dilakukan dua tahap, yakni oleh pihak SPPG dan ketika makanan tiba di sekolah. Jika saat diterima di sekolah makanan diketahui sudah tidak layak, makanan tersebut tidak boleh dibagikan kepada siswa.

Di SDN 013 Dumai, makanan MBG tiba sekitar pukul 08.00 WIB. PIC sekolah Atmawirawan bersama sejumlah guru melakukan pemeriksaan awal terhadap kemasan dan sampel makanan. Saat diperiksa, makanan secara visual terlihat bersih dan tidak menunjukkan kejanggalan.

Menu yang dibagikan terdiri dari nasi putih, bakso goreng bersambal, tempe goreng, tumis labu siam dan wortel, serta jeruk. Makanan mulai dibagikan sekitar pukul 08.30 WIB dan dikonsumsi siswa sekitar pukul 09.00 WIB.

Sekitar 30 menit kemudian, sejumlah siswa mulai mengeluhkan sakit perut. Keluhan kemudian bertambah hingga sekitar 40 siswa. Beberapa di antaranya mengalami mual, muntah dan diare.

Pada waktu yang hampir bersamaan, dua ompreng makanan yang belum dibagikan justru mulai mengeluarkan aroma tidak sedap ketika diperiksa kembali.

Pihak sekolah kemudian menghubungi SPPG. Siswa yang mengalami keluhan sempat ditangani di UKS sebelum akhirnya dibawa ke RSUD dr Suhatman Kota Dumai untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

SPPG 3T Meranti Masih Punya Catatan

Sementara itu, persiapan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) Kabupaten Kepulauan Meranti masih menyisakan sejumlah pekerjaan.

Hasil peninjauan BPKP Riau pada Jumat (14/8) menemukan beberapa fasilitas dan infrastruktur yang perlu dilengkapi sebelum SPPG dapat beroperasi optimal.

BPKP juga mencatat adanya fasilitas yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Selain itu, komponen pembiayaan SPPG diminta disesuaikan dengan ketentuan BGN.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin mengatakan, seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Pemkab juga akan memastikan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas pendukung dapat dipenuhi.

Menurutnya, kondisi geografis Meranti sebagai wilayah kepulauan membuat pelaksanaan program MBG di daerah 3T membutuhkan perhatian khusus. Padahal, masyarakat di wilayah tersebut dinilai sangat membutuhkan akses terhadap program pemenuhan gizi.

Pemkab Meranti berkomitmen menindaklanjuti temuan BPKP, termasuk melengkapi fasilitas yang masih kurang serta memastikan pembiayaan SPPG sesuai ketentuan BGN. (*sol/wir)