Pemkab Rohul Siapkan Rp5,4 Miliar untuk Pilkades Serentak 2026 di 54 Desa

PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menyiapkan anggaran sekitar Rp5,4 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 54 desa yang akan menggelar pesta demokrasi tingkat desa dan tersebar di 16 kecamatan.

Namun, bantuan keuangan (Bankeu) yang akan diterima setiap desa tidak diberikan dengan nominal yang sama. Besaran dana disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan di masing-masing desa, terutama berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Rohul Prasetyo MIP mengatakan, perbedaan besaran Bankeu tersebut sekaligus meluruskan anggapan bahwa dana Pilkades dibagikan secara merata kepada seluruh desa peserta Pilkades Serentak 2026.

Hal itu disampaikannya kepada Riaupos.co, Ahad (26/7/2026).

Menurut Prasetyo, pemerintah daerah menggunakan data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rohul sebagai dasar dalam menghitung kebutuhan anggaran. Data tersebut meliputi jumlah DPT dan TPS di setiap desa yang akan melaksanakan Pilkades.

Dengan dasar perhitungan tersebut, anggaran yang disalurkan diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan riil penyelenggaraan Pilkades di masing-masing desa.

Selain menjelaskan mekanisme penentuan besaran bantuan, Prasetyo juga meminta seluruh desa yang akan menggelar Pilkades Serentak segera mengajukan proposal Bankeu kepada Pemerintah Kabupaten Rohul.

Pengajuan tersebut baru dapat dilakukan setelah Panitia Pilkades di masing-masing desa resmi dibentuk dan dilantik. Saat ini, seluruh tahapan pembentukan dan pelantikan Panitia Pilkades di 54 desa telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.

“54 Pemdes sudah bisa mengusulkan pencairan Bankeu Pilkades ke Bupati Rohul. Syaratnya panitia Pilkades telah terbentuk dan dilantik. Setelah seluruh persyaratan administrasi lengkap dan diverifikasi, maka dana bantuan akan ditransfer ke rekening kas desa untuk mendukung penyelenggaraan Pilkades sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa nominal Bankeu tidak ditetapkan seragam untuk seluruh desa. Pemerintah daerah menghitung kebutuhan biaya berdasarkan jumlah DPT dan TPS di setiap wilayah dengan mengacu pada data KPU Rohul.

“Semakin banyak DPT dan TPS, tentu kebutuhan biaya penyelenggaraan juga berbeda. Sehingga besaran Bankeu untuk Pilkades disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa,” jelasnya.

Sementara itu, tahapan Pilkades Serentak 2026 saat ini memasuki proses pembentukan Panitia Pengawas Pilkades dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Tahapan tersebut berlangsung mulai 24 hingga 31 Juli 2026.

Untuk pengajuan proposal Bankeu, 54 desa dijadwalkan dapat mengusulkannya mulai 24 Juli hingga 7 September 2026. Dalam proses pengajuan, pemerintah desa wajib melengkapi sejumlah dokumen, yakni Surat Keputusan (SK) pembentukan Panitia Pilkades, berita acara pelantikan panitia, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan Pilkades.

“Pengajuan proposal Bankeu Pilkades di 54 desa dijadwalkan mulai 24 Juli hingga 7 September 2026. Dalam pengajuan itu, Pemdes wajib melampirkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Panitia Pilkades, berita acara pelantikan panitia serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan Pilkades,” terangnya.

Prasetyo juga mengingatkan seluruh Panitia Pilkades untuk menjalankan tugas secara profesional dan berpedoman pada seluruh regulasi serta tahapan yang telah ditetapkan. Netralitas juga menjadi hal penting yang harus dijaga selama proses Pilkades berlangsung.

Pemungutan suara Pilkades Serentak 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2026.

“Harapan kita, Panitia Pilkades yang telah dilantik, dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab dan profesional, berpedoman pada aturan yang berlaku, bersikap netral, tidak memihak kepada salah satu bakal calon kepala desa serta menjaga integritas agar seluruh tahapan Pilkades berjalan tertib, aman, transparan dan demokratis,” kata Sekretaris Dinas PMPD Rohul itu. (epp)