Penggeledahan KPK di Inhu, Ade Agus Hartanto: Saya Dukung Penegakan Hukum

RENGAT (RIAUPOS.CO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Indragiri Hulu (Inhu) di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Rengat Barat, Kamis (18/12). Selain kantor bupati, penggeledahan juga dilakukan di rumah dinas bupati.

Penggeledahan di kantor bupati dimulai sekitar pukul 15.30 WIB, tepatnya di ruang kerja Bupati Inhu Ade Agus Hartanto. Selama proses berlangsung, tamu dan wartawan dilarang masuk ke area kantor. Sejumlah petugas tampak berjaga di lobi utama.

Tim KPK datang menggunakan empat unit kendaraan roda empat. Hingga penggeledahan berlangsung, belum diketahui secara pasti kasus yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut. Proses penggeledahan di kantor bupati berakhir sekitar pukul 18.15 WIB. Saat keluar, tim KPK terlihat membawa dua koper, masing-masing berwarna merah dan hitam, yang diduga berisi dokumen terkait perkara yang sedang diusut.

Usai dari Kantor Bupati Inhu di Kecamatan Rengat Barat, tim KPK langsung bergerak menuju rumah dinas bupati di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Rengat. Dengan pengawalan ketat personel Brimob, petugas KPK bergegas masuk ke mobil yang telah disiapkan dan melanjutkan perjalanan.

Bupati Inhu Ade Agus Hartanto bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Zulfahmi Adrian turut mendampingi tim KPK menuju rumah dinas. Rombongan tiba sekitar pukul 20.30 WIB. Pengamanan ketat kembali diberlakukan, dengan pagar rumah dinas ditutup dan wartawan tidak diperkenankan masuk. Penggeledahan di rumah dinas selesai sekitar pukul 21.28 WIB.

Usai penggeledahan, Bupati Ade Agus Hartanto menyampaikan bahwa kedatangan KPK merupakan silaturahmi sekaligus untuk menanyakan sejumlah hal terkait informasi yang berkembang. Ia meminta agar penjelasan lebih lanjut dikonfirmasi langsung kepada pihak KPK.

Terkait barang bukti yang dibawa, Ade mengaku tidak mengetahui secara detail karena seluruh proses penggeledahan dilakukan oleh tim KPK. Ia juga tidak memastikan apakah seluruh dokumen berasal dari kantornya. “Secara detail mungkin pihak KPK yang akan mengekspose,” ujarnya.

Ade menegaskan komitmennya untuk mendukung proses penegakan hukum dan bersikap kooperatif jika dimintai keterangan. Ia juga menyebut memiliki kedekatan dengan salah seorang pihak yang sedang menjalani proses hukum sehingga wajar apabila dimintai klarifikasi.

Sementara itu, Sekda Inhu Zulfahmi Adrian membenarkan adanya penggeledahan oleh KPK di ruang kerja Bupati Inhu. Ia menyebut kegiatan tersebut berlangsung bersamaan dengan rapat koordinasi terkait rencana penempatan lahan sekolah rakyat, salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

Zulfahmi menduga penggeledahan tersebut berkaitan dengan pengembangan perkara hukum yang tengah dijalani Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid yang saat ini ditahan KPK. Ia juga meluruskan informasi yang menyebut adanya rapat internal terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat tim KPK datang, yang menurutnya tidak benar.

Dijelaskannya, saat tim KPK tiba, Bupati Inhu tidak berada di kantor karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Seberida. Tidak ada kaitan antara penggeledahan tersebut dengan program MBG.

Pemerintah Kabupaten Inhu mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh spekulasi maupun informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemkab memastikan seluruh pelayanan pemerintahan tetap berjalan normal serta menyatakan komitmen penuh untuk mendukung proses hukum yang dilakukan KPK.(kas)