Jaringan Kabel Listrik Bawah Laut Sumatera–Bengkalis Ditargetkan Beroperasi 2027

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – Pemerintah melalui PT PLN (Persero) terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur kelistrikan strategis untuk wilayah kepulauan. Salah satunya adalah proyek pembangunan jaringan kabel bawah laut yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Bengkalis, Riau. Proyek yang bernilai investasi sekitar Rp1 triliun ini ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2027 dan akan langsung dioperasikan untuk mendukung kebutuhan listrik yang terus meningkat di Bengkalis.

Direktur Distribusi PT PLN, Adi Priyanto, bersama anggota Komisi XII DPR RI, Iyeth Bustami, melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan gardu induk (GI) di Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu. Hingga saat ini, progres pembangunan gardu induk tersebut telah mencapai 55 persen. Sementara itu, pembangunan GI di Desa Pangkalan Batang, Pulau Bengkalis, masih dalam proses lelang.

“Secara teknis, kapasitas pembangkit yang tersedia saat ini sekitar 27 megawatt (MW), dan akan segera ditambah menjadi 29 MW dengan kedatangan mesin baru dari Medan,” ujar Adi Priyanto dalam kunjungannya ke PLTD Pangkalan Batang, Rabu (11/6).

Menurutnya, proyek kabel laut ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang PLN untuk memperkuat sistem kelistrikan Pulau Bengkalis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Riau. “Jika kabel bawah laut ini rampung, Pulau Bengkalis akan memiliki daya listrik hingga 60 MW. Artinya, akan terjadi surplus daya yang bisa dimanfaatkan untuk menarik investasi serta mendukung pembangunan ekonomi lokal,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Iyeth Bustami menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan realisasi proyek strategis ini. Ia menyampaikan bahwa selama bertahun-tahun warga Bengkalis harus menghadapi kondisi pemadaman bergilir akibat keterbatasan daya listrik.

“Kita ingin masyarakat Bengkalis merasakan kualitas listrik yang setara dengan daerah lain di Sumatera. Sejak kecil saya merasakan pemadaman bergilir di sini, dan itu tidak boleh terus berlanjut,” ujar Iyeth dengan nada penuh kepedulian.

Ia juga menyoroti ketidakefisienan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang mengandalkan BBM jenis solar, dengan konsumsi mencapai 35 juta liter per tahun di PLTD Pangkalan Batang. “Ini sangat boros, belum lagi emisi karbonnya. Kita ingin mendukung program dedieselisasi nasional menuju Net Zero Emission,” imbuhnya.

Iyeth menekankan pentingnya percepatan pembangunan GI 150 kV di Buruk Bakul dan Bengkalis, yang dirancang untuk menopang sistem interkoneksi listrik dari Sumatera. Menurutnya, keterlambatan proyek ini antara lain disebabkan oleh kendala perizinan di kawasan hutan lindung.

“Koordinasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar gardu induk ini bisa rampung paling lambat tahun 2025. Kita harus pastikan proyek kabel bawah laut ini selesai sebelum 2027 agar masyarakat mendapatkan listrik yang andal, efisien, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia pun merekomendasikan kepada PLN untuk menjadikan proyek ini sebagai prioritas nasional dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030, mengingat tingginya kebutuhan listrik Pulau Bengkalis yang telah mencapai 28 MW, melebihi kapasitas daya yang tersedia saat ini.(ksm)