Anggota DPD RIÂ Edwin Pratama Putra
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Syarat untuk memperjuangkan kepentingan daerah ke pemerintah pusat harus dilengkapi dengan data lengkap dan valid. Ini dilakukan untuk "mendompleng" perhatian pemerintah pusat terhadap Riau.
Hal ini disampaikan oleh anggota DPD RI Edwin Pratama Putra dalam acara koordinasi urusan daerah pada pemerintah pusat yang ditaja oleh Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau di Hotel Dafam Jakarta, Ahad (24/11).
"Dalam perjuangan dan usulan kami harus dilengkapi dengan data. Kalau tidak ada data apa yang kami perjuangkan nanti," kata Edwin.
Edwin menyebut, banyak persoalan-persoalan di Riau yang krusial yang harus dikejar untuk diperjuangkan. Untuk itu kata dia perlu sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder untuk memperjuangkan misi yang sama untuk Riau.
Edwin menuturkan, sebagai pengemban amanah yang dipercayakan oleh masyarakat Riau kepadanya, dia pun berharap ada kontribusi dan usulan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Riau.
"Saya berkomunikasi aktif dengan pak gubernur. Dan pak gubernur juga sangat terbuka. Ini harus juga diikuti oleh yang lain dan juga masyarakat," imbuhnya.
Laporan: Yusnir
Editor: E Sulaiman
Pemkab Inhu membangun 25 dapur SPPG MBG di daerah 3T tahun 2026. Sekda Inhu meninjau…
Pemkab Kuansing berkomitmen mengubah bekas lahan tambang menjadi pertanian produktif demi mendukung IP 200 dan…
Pemkab Siak menandatangani komitmen manajemen talenta ASN bersama BKN untuk memperkuat sistem merit dan menempatkan…
Tumpukan limbah kayu mencemari Sungai Bukit Batu Bengkalis. Warga khawatir dampak lingkungan dan mendorong penyelesaian…
Penerapan UMK 2026 di Meranti dinilai belum optimal. Pemkab pun menyiapkan Perbup sebagai aturan teknis…
PSMTI Riau akan menggelar Musprov V akhir pekan ini di Pekanbaru untuk memilih ketua definitif…