(RIAUPOS.CO) — Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Rencananya pada 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) Kabupaten Bengkalis akan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP).
Menurut Kepala Dinas Basuki Rahmad, pembangunan MPP tersebut sudah mendapat persetujuan dari Bupati Bengkalis Amril Mukminin. Bupati sangat mendukung penuh rencana peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di Bengkalis.
“Insya Allah kita berencana membangun Mal Pelayanan Publik. Pak Bupati Bengkalis juga sudah setuju dan tahun depan sudah kita anggarkan fisiknya,†ucap Basuki, Ahad (19/5).
Di MPP itu berbagai macam pelayanan bakal didapat masyarakat khusus masyarakat Kabupaten Bengkalis. Mulai dari pelayanan pemerintahan maupun layanan instansi vertikal.
Masyarakat tidak perlu lagi ke kantor perangkat daerah A atau B yang memakan waktu. Di MPP ini masyarakat mendapat semua layanan dibutuhkan.
“Mal itu artinya semua ada, tetapi ini khusus pelayanan. Kalau sekarang pelayanan kita di kantor, khusus pelayanan yang menjadi pelayanan pemerintah daerah. Di Mal Pelayanan Publik, pelayanan instansi vertikal pun ada di situ. Di sana ada pelayanan imigrasi, kepolisian juga, notaris juga kita siapkan. Ketika hal yang menjadi kebutuhan masyarakat kita siapkan, jadi masyarakat tidak perlu kemana mana, di situlah semuanya,†jelas Basuki.
Pria berkacamata ini memaparkan akan menyiapkan sarana prasarana yang mendukung pelayanan di MPP. Hal itu agar petugas yang melayani dan masyarakat yang dilayani sama-sama merasakan kenyamanan.
“Nanti kita set ruangannya. Kita siapkan sarana dan prasarana, kalau ada kawan-kawan instansi berkenan kita siapkan semuanya,†papar Kadis lagi.
Adapun rencana lokasi pembangunan MPP ini berada di Jalan Pertanian atau tepat di kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP), yang bersebelahan dengan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
“Rencana lokasi Mal Pelayanan di bekas kantor ULP Jalan Pertanian. Rencana kitakan bekas rumah sakit lama, tetapi di situ sekarang sudah ditempati BPBD. Sementara kita pilih ULP sebagai rencana Mal Pelayanan Publik,†tutup Basuki.(zed)
Laporan Evi Suryati, Bengkalis