Kasus Eksploitasi Anak di Pelalawan Terungkap, Psikolog: Jangan Anggap Ini Hal Biasa

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kasus dugaan eksploitasi terhadap tiga anak di Kabupaten Pelalawan pada Juni 2026 menjadi perhatian serius terhadap perlindungan anak di Riau. Ketiga anak yang berusia 9 hingga 11 tahun itu diduga dipaksa orang tuanya mengemis, mengamen dan menjadi manusia silver dengan target pendapatan setiap hari. Polisi kemudian menetapkan tersangka dalam kasus yang disangkakan sebagai tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Kasus tersebut dinilai berpotensi bukan satu-satunya kejadian. Fenomena anak yang mengemis di persimpangan, menjadi manusia silver, mengamen hingga berjualan di jalan pada malam hari masih dapat ditemui.

Kondisi itu perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk memastikan apakah anak-anak tersebut melakukannya atas kemauan sendiri, sekadar membantu keluarga atau justru berada dalam situasi eksploitasi.

Psikolog Sekolah Kak Seto Pekanbaru sekaligus Dosen Program Studi Psikologi Islam IAI Diniyyah, Lailatul Izzah MPsi Psikolog, mengatakan penanganan kasus semacam ini harus dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak atau the best interest of the child.

Menurutnya, pihak terkait tidak boleh terburu-buru memberikan penilaian sebelum proses hukum terhadap kasus tersebut selesai. Namun, perlindungan dan kesejahteraan anak harus tetap menjadi perhatian utama.

“Kalau dari perspektif psikologi, fokus utama kita adalah perlindungan dan kesejahteraan anak. Penting membedakan antara anak yang sesekali membantu orangtua dengan anak yang mengalami eksploitasi ekonomi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejumlah hal perlu diperhatikan, seperti apakah aktivitas anak telah mengganggu hak untuk belajar, bermain dan berkembang. Selain itu, perlu dilihat ada atau tidaknya unsur paksaan, target pendapatan maupun kondisi yang membahayakan anak.

Penanganan, lanjutnya, juga harus dilakukan secara menyeluruh. Penegakan hukum diperlukan apabila ditemukan pelanggaran, tetapi harus dibarengi pendampingan psikologis, penguatan keluarga serta dukungan sosial untuk menyelesaikan akar persoalan tanpa mengorbankan masa depan anak.

“Pencegahan eksploitasi anak tidak bisa hanya dibebankan kepada orang tua. Ini adalah tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, sekolah, pemerintah, dan lingkungan sekitar. Namun orangtua memang memiliki peran yang paling utama,” lanjutnya.

Lailatul menyebut, orang tua perlu memahami bahwa anak bukan pencari nafkah keluarga. Mengajarkan tanggung jawab melalui aktivitas keluarga berbeda dengan memberikan beban ekonomi yang mengganggu hak anak untuk bersekolah, bermain, beristirahat dan berkembang.

Komunikasi yang hangat juga penting dibangun. Anak yang merasa didengar dan dihargai akan lebih berani menceritakan ketika mengalami tekanan, paksaan atau situasi yang membuatnya tidak nyaman.

Selain keluarga, orang dewasa di sekitar anak seperti tetangga, guru, keluarga besar dan tokoh masyarakat juga diminta lebih peka. Anak yang kerap berada di jalan hingga larut malam, tidak bersekolah, terlihat kelelahan atau memiliki target mencari uang perlu mendapat perhatian.

Jika menemukan dugaan eksploitasi, masyarakat diingatkan tidak menyebarkan video maupun menghakimi keluarga melalui media sosial. Pelaporan dapat dilakukan kepada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Dinas Sosial atau aparat penegak hukum agar anak memperoleh perlindungan dan keluarga mendapatkan penanganan yang tepat.

“Anak seharusnya tidak memikul beban ekonomi keluarga. Peran orang tua adalah melindungi, mendampingi, dan memastikan hak anak untuk belajar serta berkembang tetap terpenuhi,” tuturnya.

Ia menambahkan, masyarakat juga perlu membangun kepedulian terhadap anak. Semakin cepat dugaan eksploitasi ditindaklanjuti melalui pihak berwenang, semakin besar peluang mencegah dampak yang lebih berat terhadap masa depan anak. (azr)