Hanya Akomodir Seorang Pejabat
MERANTI (RIAUPOS.CO) — Dampak minimnya kemampuan keuangan, 2020 mendatang Pemkab Kepulauan Meranti hanya mengakomodir seorang pejabat untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim).
Informasi itu disampaikan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Meranti, Bakharudin kepada Riau Pos, Selasa (5/11). "Tahun depan hanya satu orang untuk mengikuti Diklatpim III. Sementara Diklatpim II dan IV tidak disetujui. Karena anggarannya terbatas," bebernya.
Terhadap siapa pejabat yang akan dipilih, tergantung kebijakan kepala daerah. Meski begitu seluruh pejabat eselon yang sudah mengikuti Diklatpim IV, bisa mengajukan diri. Karena syarat bagi pejabat yang akan mengikuti diklat PIM III, harus sudah mengikuti Diklatpim IV terlebih dahulu.
“Termasuk pejabat eselon III yang belum mengikuti Diklatpim III, bisa mengajukan diri, namun hanya berlaku bagi pejabat yang telah mengkuti Diklatpim IV. Soal keputusan tergantung pak bupati dari hasil rekomendasi kita," jelasnya.
Diklatpim menjadi syarat bagi pejabat untuk duduk pada jabatan eselon III dan II. "Sehingga untuk memimpin di jabatan eselon yang akan ditempatinya sudah memiliki kemampuan yang cukup. Dan pelaksanaan ini sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di pemerintahan," katanya.
Kepala Bidang Pengembangan Pembinaan dan Kinerja Aparatur Haramaini, menambahkan pelaksanaan Diklatpim III dilaksanakan di Pusdiklat PSDM Kemendagri Baso, Bukittinggi, Sumatera Barat.
"Diklatpim III dilaksanakan selama lebih kurang 3 bulan. Selain diajarkan teori, juga akan dilakukan praktek," katanya.
Adapun kriteria pegawai yang bisa mengikuti Diklatpim III, tambahnya, antara lain jabatannya harus eselon IIIa dan IIIb.(wir)
Pengakuan satpam PUPR Riau di sidang Tipikor ungkap pengantaran uang Rp300 juta terkait dugaan pemerasan…
Vonis ringan kasus penggelapan Rp7,1 miliar di Inhil tuai sorotan. Kejari siap banding, korban kecewa…
Sebanyak 45 jemaah haji Riau yang sempat tertunda kini telah diberangkatkan ke Tanah Suci dengan…
Wako Pekanbaru jemput dukungan pusat untuk percepat waste station dan penataan TPA, dorong sistem pengelolaan…
Tabrakan KRL dan KA Argo Bromo di Bekasi Timur tewaskan 15 orang. Korban terjebak hingga…
Kemdiktisaintek tegaskan penghapusan prodi bukan kebijakan pusat, melainkan kewenangan kampus sesuai kebutuhan dan perkembangan.