Categories: Politik

Max Sopacua: Demokrat Harus Tampil Pimpin Oposisi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Anggota Majelis Tinggi Demokrat Max Sopacua menyebut partainya harus merangkul PAN dan PKS untuk menjadi oposisi bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lima tahun mendatang. Demokrat, kata dia, harus tampil memimpin barisan oposisi bagi pemerintahan Jokowi.

"Saya kira begitu (Demokrat tampil menjadi pimpinan oposisi). Kalau Gerindra mau ke dalam, Demokrat sama-sama dengan yang lain jadi oposisi," kata Max saat dihubungi JPG, Sabtu (27/7).

Awalnya, kata Max, Gerindra ialah partai yang diharapkan bisa merangkul PAN, PKS, dan Demokrat untuk menjadi kubu oposisi. Namun, belakangan Gerindra tampak bermanuver untuk masuk koalisi partai pemerintahan.

"Sebagai orang politik dan partai, saya ingin ada kelompok partai yang jadi oposisi. Tidak semua masuk ke dalam," lanjut dia.

Menurut dia, Demokrat akan mendapat keuntungan besar ketika tampil sebagai oposisi. Tidak sedikit rakyat yang bersimpati dengan perjuangan partai oposisi.

Dari situ, kata dia, suara Demokrat berpotensi melonjak di Pileg 2024. "Iya dong. Contohnya Demokrat berkuasa 10 tahun 2004-2014, PDIP ketika itu tetap jadi oposisi. Di situ saya pikir bukan persoalan nantinya dia punya capres, tetapi konsistensi, dia dapat penilaian positif rakyat," ungkap dia.(mg10/jpnn)

Editor: Eko Faizin

Eka Gusmadi Putra

Share
Published by
Eka Gusmadi Putra

Recent Posts

Bukan Sekadar Lomba, Pacu Sampan 17 Agustus di Sungai Apit Punya Cerita Sendiri

Pacu sampan Sungai Apit menjadi tradisi kemerdekaan yang menyatukan warga, menggerakkan UMKM, dan terus dijaga…

15 jam ago

Pemerintah Buka Peluang PPPK Guru Jadi ASN, Rohil Masih Tunggu Regulasi

Peluang PPPK guru menjadi ASN mendapat respons BKPSDM Rohil. Pemkab masih menunggu regulasi resmi sebelum…

15 jam ago

AI Makin Canggih, Jurnalis Diingatkan Jangan Sampai Kalah dan Kehilangan Fakta

AI membantu kerja jurnalistik, tetapi jurnalis tetap wajib menemukan, memverifikasi, dan mempertanggungjawabkan fakta di tengah…

15 jam ago

Operasional 15 SPPG di Riau Dihentikan, Ini Alasan BGN

BGN menghentikan sementara 129 SPPG, termasuk 15 di Riau, karena belum memiliki Surat Penetapan KPM…

15 jam ago

Eks Kuasa Hukum PT SPRH Dituntut 14 Tahun, Kerugian Negara Capai Rp64,2 Miliar

Mantan kuasa hukum PT SPRH Zulkifli dituntut 14 tahun penjara dalam kasus korupsi dana PI…

20 jam ago

Kabut Asap Kepung Pekanbaru, 21 Puskesmas Kini Disiagakan 24 Jam

Pemko Pekanbaru menyiagakan 21 Puskesmas untuk menangani dampak kabut asap Karhutla dan memastikan pelayanan kesehatan…

20 jam ago