kepercayaan-publik-pada-dpr-dan-parpol-masih-rendah
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik tergolong paling rendah. Hal itu terungkap dalam survei nasional Lembaga Riset Puspoll yang digelar pada April 2021.
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Muslimin Tanja menyatakan, rendahnya kepercayaan publik pada parpol dan DPR bukan sesuatu yang baru. Karena itu, seharusnya kondisi ini bisa menjadi perbaikan bagi parlemen dan parpol.
"DPR dan partai politik paling rendah, tidak mengejutkan,"kata Muslimin dalam jumpa pers secara daring di Jakarta.
Hasil survei disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan lembaga dengan tingkat kepercayaan paling tinggi, sebanyak 32,8 persen responden sangat percaya dan 62,2 persen cukup percaya.
Selanjutnya, lembaga kepresidenan dengan 22,8 persen sangat percaya dan 59,4 persen cukup percaya. Berikutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 17,2 persen sangat percaya dan 63,8 persen cukup percaya. Lembaga selanjutnya Kepolisian RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Lembaga paling rendah tingkat kepercayaannya adalah DPR sebanyak 6,4 persen sangat percaya dan 56,9 cukup percaya serta Partai Politik sebanyak 5,1 persen sangat percaya dan 50,1 persen cukup percaya.
Menurut Muslimin, dari berbagai survei sebelumnya, banyak faktor kenapa lembaga ini paling rendah tingkat kepercayaannya dan paling banyak disorot.
"Ini menjadi pekerjaan rumah dari para anggota dewan,"ujarnya.(jpg)
Puspoll Indonesia menyelenggarakan survei nasional preferensi politik masyarakat. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 20—29 April 2021 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur.
Jumlah sampel sebanyak 1.600 responden yang tersebar di 34 provinsi. Survei ini menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error kurang lebih 2,45 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Usia minimum responden adalah 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.(jpg)
Ketua DPRD Kuansing Juprizal diperiksa KPK selama 12 jam terkait pelepasan kawasan hutan. Kuasa hukum…
Jaksa KPK menuntut Abdul Wahid 8 tahun 6 bulan penjara dan mengungkap lima dasar tuntutan…
Bupati Kepulauan Meranti mengajak masyarakat menjaga persatuan saat Pilkades 2026 dan menyiapkan hadiah umrah bagi…
Nelayan korban serangan buaya di Sungai Rokan meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat intensif. Korban…
Tiga PKS di Rohul masih membeli TBS sawit Rp2.850 per kg atau di bawah harga…
Pelabuhan Penumpang Dumai resmi menjadi Kawasan Non Tunai. Pembayaran gate pass hingga tiket ferry internasional…