Refly Harun/rmol.id
JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Presiden Joko Widodo tidak perlu mengangkat tujuh staf khusus (Stafsus) Presiden baru dengan gaji besar, lantaran kepala negara bisa punya ratusan stafsus dengan cuma-cuma.
Demikian disampaikan ahli hukum tata negara Refly Harun di sela-sela acara Konsolidasi Jejaring Komisi Yudisial, di Bumi Katulampa, Bogor Timur, Sabtu (23/11).
“Sebenarnya, Presiden mau butuh staf ahli, staf khusus berapa sih di republik ini? Kalau dia membutuhkan ratusan staf khusus, staf ahli pun dia bisa, dan dia enggak perlu bayar,” ujar Refly.
Caranya, kata Refly, Jokowi tinggal bilang saja ingin membutuhkan seorang profesional di bidang tertentu dengan cara yang baik dan santun sehingga mereka mau membantu atau jadi abdi dalam istana.
“Asal satu hal, Presiden jangan mengutak-atik mimbar akademik dia (stafsus), untuk mengkritik pemerintah sekalipun. Karena kalau dia sudah ditundukkan, ’wah kamu sudah jadi stafsus saya, kamu enggak boleh kritik saya’, itu pasti orang enggak mau, jadi silahkan dia berkreasi,” jelasnya.
Refly juga tidak mempermasalahkan mengenai tujuh staf khusus dari kalangan milenial tersebut.
“Saya kira tidak masalah ada staf khusus seperti itu, tapi apakah perlu dilembagakan?” pungkasnya.
Editor: Deslina
Sumber: rmol.id
Atlet difabel asal Rokan Hulu, Niken, sukses meraih empat medali di ASEAN Para Games 2025…
Pemkab Inhu lakukan tes urine terhadap 29 anggota Satpol PP sebagai langkah deteksi dini narkoba…
Enam pelaku pencurian dengan kekerasan di Jalan Lingkar Pasirpengaraian ditangkap polisi. Aksi mereka sempat meresahkan…
Oknum anggota DPRD Pelalawan jalani pemeriksaan usai ditetapkan tersangka kasus dugaan penggunaan ijazah milik orang…
Dua warga Alam Panjang, Kampar, diamankan usai kepergok mencuri 54 tandan sawit. Pelaku diserahkan warga…
DPUPR Meranti menyusun prioritas peningkatan dan rekonstruksi jalan 2026 pascapergeseran anggaran, sejumlah ruas terpaksa ditunda.