JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran masih terus merumuskan teknis pelaksanaan program makan siang dan susu gratis. Salah satu wacana baru yang mengemuka adalah dibentuknya kementerian koordinator (Kemenko) yang khusus menangani program tersebut.
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Budiman Sudjatmiko menjelaskan, ide itu muncul karena pelaksanaan program akan melibatkan beberapa kementerian. Di antaranya, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Semua kementerian itu akan menjalankan peran masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Namun, karena pemberian makan dan susu gratis merupakan bagian dari program unggulan Prabowo-Gibran, diperlukan pendekatan khusus.
Dalam konteks ini, dibentuknya Kemenko makan gratis tengah dipertimbangkan. ’’Agar program segera terlaksana, tidak tertutup kemungkinan dibentuk Kemenko khusus,’’ ujarnya saat dihubungi kemarin (22/2).
Namun, Budiman belum bisa berbicara lebih detail. Sebab, rencana adanya Kemenko itu masih dalam tahap wacana. Budiman juga membeberkan strategi penganggaran makan gratis pada tahun perdana. Dia memperkirakan, di tahun perdana implementasi program, akan dibutuhkan anggaran Rp120 triliun. Dari jumlah tersebut, pihaknya menargetkan pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya 50–60 persen.
Sementara, sisanya dapat dicapai melalui pendekatan collaborative farming. Yakni, berkolaborasi bersama industri pangan, baik swasta, nasional, maupun BUMN pangan. ’’Industri pangan swasta, nasional, dan BUMN pangan ditargetkan untuk membiayai sekitar 40–50 persen dari kebutuhan,’’ ungkapnya.
Program itu, lanjut dia, dalam skala penuh akan memberikan manfaat kepada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Targetnya, program tersebut terlaksana 100 persen pada 2029. Sementara, di tahun awal program makan gratis akan dilakukan bertahap.(far/c14/bay/jpg)