Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto,Dahnil Anzar Simanjuntak membantah kabar yang menyebut Partai Gerindra meminta jatah tiga menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Dia mengatakan Prabowo Subianto fokus untuk memberi bantuan demi kepentingan masyarakat.
"Pada prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara dimana pun posisinya. Yang jelas, beliau (Prabowo) aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan Dahnil untuk mengklarifikasi pemberitaan yang menyatakan Gerindra akan diberikan tiga kementerian dan tiga tokoh Gerindra yakni, Fadli Zon, Sandiaga Uno dan Edy Prabowo ditawarkan menjadi menteri.
Prabowo Subianto, kata dia, sejak awal tidak pernah berbicara secara spesifik tentang jabatan menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf.
"Dalam setiap pertemuan Pak Prabowo bersama Pak Jokowi serta tokoh lain termasuk Ibu Megawati, beliau tidak pernah menyampaikan permintaan posisi menteri, beliau hanya menyampaikan ingin berkontribusi dimana pun posisi baik dalam pemerintahan atau oposisi, beliau menawarkan konsepsi," papar mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Dahnil menambahkan, Prabowo memberikan perhatian khusus kepada konsepsi kedaulatan pangan, energi, ekonomi, pertahanan dan keamanan.
"Solusi-solusi dan program yang bisa dikembangkan oleh pemerintahan Jokowi, beliau tawarkan kepada Pak Jokowi dkk. Silahkan Pak Prabowo sangat terbuka membantu demi bangsa dan negara," tuturnya. (antara/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
Pacu sampan Sungai Apit menjadi tradisi kemerdekaan yang menyatukan warga, menggerakkan UMKM, dan terus dijaga…
Peluang PPPK guru menjadi ASN mendapat respons BKPSDM Rohil. Pemkab masih menunggu regulasi resmi sebelum…
AI membantu kerja jurnalistik, tetapi jurnalis tetap wajib menemukan, memverifikasi, dan mempertanggungjawabkan fakta di tengah…
BGN menghentikan sementara 129 SPPG, termasuk 15 di Riau, karena belum memiliki Surat Penetapan KPM…
Mantan kuasa hukum PT SPRH Zulkifli dituntut 14 tahun penjara dalam kasus korupsi dana PI…
Pemko Pekanbaru menyiagakan 21 Puskesmas untuk menangani dampak kabut asap Karhutla dan memastikan pelayanan kesehatan…