tenaga-kesehatan-honorer-segera-daftar-asn-dan-pppk-ini-kata-menkes
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta para tenaga kesehatan honorer untuk segera mendaftar sebagai calon aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Untuk para tenaga kesehatan honorer yang berada di seluruh Indonesia masa depannya sudah bisa lebih jelas. Tolong segera melakukan pendaftaran melalui pemerintah daerah, dinas kesehatan masing-masing agar segera bisa kami proses,” ujar Menkes Budi dalam konferensi pers via daring yang diikuti di Jakarta, Jumat (29/4/2022).
Menkes mengatakan pembukaan pendaftaran tenaga kesehatan honorer sebagai ASN dan PPPK itu menyusul adanya aturan baru bahwa tidak ada lagi posisi tenaga honorer untuk tenaga kesehatan pada 2023. Sementara itu, pemerintah masih kekurangan SDM untuk tenaga kesehatan. Menkes mengakui adanya aturan baru itu membuat tenaga kesehatan honorer khawatir akan nasibnya ke depannya.
Oleh karena itu, Menkes mengharapkan adanya pembukaan perekrutan itu dapat memberikan ketenangan bagi para tenaga kesehatan honorer.
Dalam kesempatan itu, Budi mengatakan bahwa dirinya telah melakukan diskusi bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional untuk membuka formasi penerimaan tenaga honorer kesehatan sebagai calon ASN dan PPPK pada 2022 sampai 2023.
“Ini sama seperti yang dilakukan di Kemendikbudristek untuk guru-guru,” tuturnya.
Budi mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pembukaan perekrutan ini ke seluruh pemerintah daerah.
“Sampai sekarang ada 200.000 tenaga kesehatan dengan status honorer yang sudah menyampaikan data-datanya ke Kementerian Kesehatan untuk bisa diproses sebagai calon ASN atau juga PPPK,” katanya.
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya menambahkan peserta tetap harus melakukan proses penilaian untuk menjadi calon ASN atau PPPK sesuai dengan aturan Kemenpan-RB.
“Tetapi ada poin khusus untuk teman-teman yang sudah menjadi honorer dengan masa bakti tertentu,” katanya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
Ketua DPRD Kuansing Juprizal diperiksa KPK selama 12 jam terkait pelepasan kawasan hutan. Kuasa hukum…
Jaksa KPK menuntut Abdul Wahid 8 tahun 6 bulan penjara dan mengungkap lima dasar tuntutan…
Bupati Kepulauan Meranti mengajak masyarakat menjaga persatuan saat Pilkades 2026 dan menyiapkan hadiah umrah bagi…
Nelayan korban serangan buaya di Sungai Rokan meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat intensif. Korban…
Tiga PKS di Rohul masih membeli TBS sawit Rp2.850 per kg atau di bawah harga…
Pelabuhan Penumpang Dumai resmi menjadi Kawasan Non Tunai. Pembayaran gate pass hingga tiket ferry internasional…