JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Tanoto Foundation kembali memberikan penegasan bahwa mereka tidak menggunakan dana APBN dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam Program Organisasi Penggerak (POP).
Direktur Komunikasi Tanoto Foundation, Haviez Gautama, menyatakan, pihaknya sedari awal telah mengalokasikan dana hingga Rp50 miliar untuk mendukung POP yang dijalankan Kemendikbud.
“Salah satu misi Tanoto Foundation bekerja sama dengan pemerintah melalui POP Kemendikbud adalah mendorong percepatan peringkat global pendidikan Indonesia,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Jawapos.com, Selasa (28/7/2020).
Sementara itu, Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation, Ari Widowati, menambahkan, dalam proses pendaftaran POP, Tanoto Foundation memasukkan pilihan pendanaan secara mandiri. Di mana ada tiga pilihan, menggunakan APBN, matching fund (dana campuran) dan dana mandiri.
Maka dari itu, dengan pilihan tersebut, pihaknya dengan jelas tidak menerima bantuan dana dari pemerintah untuk menjalankan program. Sebagai informasi, Tanoto mendapatkan dua Kategori Gajah, yang seharusnya mendapat dana APBN sebesar Rp40 miliar, di mana untuk satu programnya dialokasikan anggaran Rp20 miliar.
Ari juga menjelaskan bahwa sejak 16 April 2020, mereka juga tidak ada komunikasi dengan Kemendikbud, kecuali melalui platform tanya-jawab POP. Selain itu, mereka dihubungi secara blind review oleh evaluator, di mana pewawancara tidak mengetahui asal organisasi.
“Semua dilakukan dengan prosedur yang ketat,” ungkap Ari.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan dua lembaga, yakni Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk menjalankan POP.
“Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam POP dan mereka menyambut baik saran tersebut,” ujar Nadiem di Jakarta, Selasa (28/7).
Sumber: Jawapos.com
Editor: Hary B Koriun
Pacu sampan Sungai Apit menjadi tradisi kemerdekaan yang menyatukan warga, menggerakkan UMKM, dan terus dijaga…
Peluang PPPK guru menjadi ASN mendapat respons BKPSDM Rohil. Pemkab masih menunggu regulasi resmi sebelum…
AI membantu kerja jurnalistik, tetapi jurnalis tetap wajib menemukan, memverifikasi, dan mempertanggungjawabkan fakta di tengah…
BGN menghentikan sementara 129 SPPG, termasuk 15 di Riau, karena belum memiliki Surat Penetapan KPM…
Mantan kuasa hukum PT SPRH Zulkifli dituntut 14 tahun penjara dalam kasus korupsi dana PI…
Pemko Pekanbaru menyiagakan 21 Puskesmas untuk menangani dampak kabut asap Karhutla dan memastikan pelayanan kesehatan…