Pemda Harus Subsidi Kuota Internet untuk Pelajar

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Sudah hampir 4 bulan lamanya pelajar di Provinsi Riau, khususnya yang berada di zona merah pandemi Covid-19 belajar di rumah. Metode belajar tatap muka diganti dengan dalam jaringan (daring). Di mana, para guru mengajar dari sekolah, sedangkan siswa mendapatkan materi pelajaran melalui video konferensi dengan menggunakan smartphone atau laptop.

Hal itupun belakangan mendapat keluhan dari kalangan orangtua siswa. Di mana pengeluaran untuk pembelian kuota internet jadi membengkak. Atas kondisi itu, Anggota Komisi V DPRD Riau Agung Nugroho yang membidangi pendidikan meminta pemerintah daerah (Pemda) memberikan subsidi pembelian kuota internet untuk pelajar.

"Kita tau sejak beberapa bulan lalu metode pembelajaran tatap muka sudah digantikan dengan daring. Nah persoalannya muncul ketika orangtua siswa sudah mulai mengeluhkan pembelian kuota internet. Okelah yang punya wifi pribadi di rumah, yang tidak bagaimana? satu keluarga punya anak tiga berapa uang yang harus dikeluarkan?" sebut Agung kepada Riaupos.co, Senin (27/7/2020).

Ia menambahkan, mengingat penyebaran virus masih terus berlangsung, khususnya di daerah zona merah maka pemda harus memikirkan solusi terbaik bagi masyarakat. Menurut dia, ada beberapa cara yang bisa di terapkan pemda. Seperti pemberian subsidi langsung melalui pihak sekolah. Bisa berbentuk uang atau berbentuk voucher paket internet. Kemudian bisa juga dengan bekerja sama provider internet untuk menyediakan layanan wifi gratis di gang rumah masyarakat.

"Banyak cara sebenarnya jika pemerintah memang memikirkan masyarakat. Pertama bisa dianggarkan. Entah itu melalui pergeseran atau APBD perubahan. Kalau enggak mau duit keluar, silahkan jalin kerja sama dengan provider. Kejar CSR-nya. Minta dalam bentuk layanan wifi gratis di gang-gang rumah masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, ada juga persoalan keterbatasan gadget yang dimiliki oleh orangtua murid. Ia mencontohkan, ada sebuah keluarga yang memiliki tiga anak berstatus pelajar. Sedangkan smartphone yang dimiliki hanya satu, kepunyaan kepala keluarga atau ayah. Tentunya akan sulit bagi ketiga anak untuk mengikuti pelajar secara daring. Hal tersebut, dikatakan dia, juga harus dipikirkan pemda agar tidak ada anak yang tidak ikut pelajaran daring. 

Kedua persoalan di atas, lanjut dia, akan turut dibahas Komisi V DPRD Riau bersama Disdik Provinsi. Dengan harapan, keluhan masyarakat soal membengkaknya biaya pengeluaran pembelian kuota internet serta persoalan tidak adanya smartphone penunjang bisa ditemukan solusi yang baik."Dalam pekan ini kami akan ada rapat dengar pendapat dengan Disdik Provinsi. Salah satu yang akan kami bahas juga persoalan subsidi kuota internet ini," tuntasnya.

 

Laporan: Afiat Ananda (Pekanbaru)

Editor: E Sulaiman