JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau Pemerintah Daerah untuk meminta warganya menunda mudik massal jelang Perayaan Hari Raya Idul Fitri 2020. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko penularan virus korona atau Covid-19.
“Mengurangi perjalanan ke luar kota, physical distancing dan meniadakan acara kerumunan orang banyak yang sudah dicanangkan oleh Kemendagri ke seluruh Pemda. Sebenarnya, juga bermakna sama dengan anjuran penundaan untuk mudik massal dalam rangka jelang lebaran yang sudah mendekat,†kata Tito dalam keterangannya, Kamis (26/3).
Mantan Kapolri ini menginginkan, tingkat mudik massal yang besar berada di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Jawa Barat agar tahun ini menunda kegiatan mudik. Hal ini harus didukung oleh jajaran Pemerintah Daerah.
“Untuk sosialisasi gerakan tunda mudik tahun ini, tentu dalam tingkat implementasi, kita paham juga bahwa upaya tersebut tidak berarti akan mampu mencegah arus mudik secara total keseluruhan,†ucap Tito.
Menurutnya, hal yang dapat dilakukan dengan meniadakan acara ‘mudik bareng’. Menurutnya, tiap tahun sudah menjadi tradisi mudik bareng, namun tahun ini diharapkan untuk meniadakan kegiatan tersebut.
“Pemerintah bersama stakeholder lainnya melarang atau membatasi superketat acara mudik bareng tahun. Ini harus dilakukan oleh berbagai perusahaan, Pemda, Kementerian/Lembaga termasuk ormas,†urai Tito.
Tito menyebut, jika bisa mereduksi secara signifikan jumlah dan frekuensi program mudik bareng maka volume arus mudik dari kota-kota besar seperti Jabodetabek yang merupakan epicentrum penyebaran Covid-19, akan dapat ditekan secara signifikan.
Menurutnya, mudik bareng yang menggunakan moda transportasi umum dengan kondisi sesak penumpang tentu menjadi ground field penularan Covid-19 secara masif. Dia menyebut, mengingatkan para Kepala Daerah untuk segera mengambil langkah-langkah antisipasi mudik jelang lebaran.
“Bersama Gugus Tugas Covid-19 pembatasan secara ketat acara mudik bareng tahun ini sedang dipertimbangkan matang sebagai kebijakan,†tukas Tito.