Bagi pelancong, Kampong Bahru adalah sisi kecantikan alami Malaysia. Namun, bagi pemerintah, perkampungan di tengah Kota Kuala Lumpur itu bak kudis yang merusak pemandangan.
KUALA LUMPUR (RIAUPOS.CO) — Kampungnya Upin dan Ipin. Itulah yang saya rasakan saat memasuki Kampong Bahru, Kuala Lumpur, Malaysia. Deretan rumah panggung berjajar rapi. Sebagian besar masih memiliki pekarangan luas lengkap dengan pohon kelapa serta ayam dan itik. Banyak di antaranya yang masih memakai atap seng. Mirip betul dengan film kartun produksi Les’ Copaque Production yang sempat booming di Indonesia itu.
Beberapa rumah mungkin sudah tidak asing lagi. Salah satunya rumah panggung warna biru dengan latar belakang Menara Kembar Petronas yang kerap diunggah di Instagram. Catnya yang masih baru membuat ia mencolok di antara rumah lainnya. Rumah mungil itu tidak ditinggali, orang bebas berhenti dan mengambil gambar sesuka hati. Penduduk sekitar juga sudah biasa melihat turis asing berpose di depan rumah mereka.
"Ini adalah tempat paling indah di Kuala Lumpur," ujar turis asal Hungaria Bendequz Tunyoqi, lalu melahap nasi lemak di depannya. Pria yang biasa dipanggil Bondi itu berkata bahwa keramahan di Kampong Bahru tersebut tidak dia rasakan di tempat lain di Kuala Lumpur. Karena itulah, dia memilih hotel dekat Kampong Bahru. Selama di Kuala Lumpur, dia selalu menyempatkan makan di deretan warung yang ada di gang masuk Kampong Bahru sembari mengobrol dengan pemilik warung. Turis di Kampong Bahru memang tak sebanyak di wilayah Kuala Lumpur lainnya. Karena itulah, di sana lebih santai.
Saya pribadi berpikiran sama dengan Bondi. Kampung ini indah dengan segala keunikan dan keramahannya. Ia tidak dingin seperti area Kuala Lumpur lain yang serbaramai dan cepat. Rasanya seperti pulang ke rumah. Nyaman. Sayang, pemerintah pusat Malaysia tidak memiliki pandangan yang sama. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dalam sebuah wawancara Oktober lalu menyebut Kampong Bahru harus berubah.
"Kampung baru seperti kudis di tengah-tengah Kuala Lumpur yang dipenuhi gedung pencakar langit," ujar Mahathir kala itu kepada berbagai media. Ibu kota Malaysia itu memang dipenuhi gedung-gedung tinggi yang serbamodern. Kampong Bahru seperti tak tersentuh dengan modernitas tersebut. Hanya sebagian kecil rumah yang sudah dibangun ulang menggunakan batu bata. Itu pun sangat sedikit. Kadang mereka hanya mengganti pilar bawah rumah dengan semen dan bata, sedangkan bagian atasnya dibiarkan dari kayu yang dicat ulang.
Mahathir boleh berencana, tapi warga yang punya kuasa. Ya, membeli lahan di Kampong Bahru memang tak mudah. Sebab, satu lahan bukan hanya milik satu orang. Rata-rata merupakan tanah warisan yang sudah dibagi-bagi menjadi milik belasan, bahkan puluhan, orang. "Satu lahan bisa 90 nama, punya saya contohnya," terang Maranon Ali, salah seorang warga. Kakek buyutnya punya 13 anak dan keturunannya pun rata-rata punya anak belasan. Jadilah tanah memiliki banyak ahli waris.
Dulu tanah di Kampong Bahru adalah milik Kerajaan Selangor. Pada 1899 Sultan Selangor kala itu, Sultan Alauddin Sulaiman Syah Raja Muda Musa, memberikan lahan di sana untuk permukiman pertanian Melayu atau Malay agricultural settlement (MAS). Area itulah yang menjadi Kampong Bahru saat ini. Dalam aturan hukumnya, hanya orang Melayu muslim yang bisa tinggal di Kampong Bahru. Orang non-Melayu dan nonmuslim boleh berniaga di area tersebut, tapi tak boleh tinggal.
Di area Kuala Lumpur yang lain, jamak ditemui orang India, Bangladesh, Tionghoa, dan berbagai etnis lain. Tapi, di Kampong Bahru, ke mana pun mata memandang, yang ada hanyalah orang Melayu. Sisanya adalah turis yang datang untuk makan dan berfoto. Tanah di Kampong Bahru juga hanya bisa dibeli Melayu muslim. Karena itulah, tak ada kontraktor yang bisa membeli lahan luas di Kampong Bahru. "Orang Bumiputra (Melayu Malaysia, red) yang kaya sangat tak banyak, tak ada lah yang bisa beli," tegas Ali dengan logat Melayu yang kental.
Kerajaan akhirnya mengambil alih. Ia mau membeli lahan di Kampong Bahru untuk dikembangkan menjadi flat, pertokoan, dan berbagai hal lainnya. Intinya, tumbuh ke atas, bukan ke samping. Pemerintah akan menggandeng kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut. Namun, hanya kurang dari 20 persen penduduk yang mau melepas lahannya.
"Mereka rata-rata mau jual karena lahannya bermasalah," terang Mosdzar Hamid. Pria 55 tahun itu menjelaskan bahwa meski satu lahan di Kampong Bahru punya banyak nama, tak berarti semua menghuni. Beberapa bangunan disewakan dan hasilnya dibagi rata kepada tiap pemilik. Contohnya adalah lahan milik ayahnya yang harus dibagi dengan tujuh saudaranya yang lain. "Pak Cik saya yang paling tua urus itu tanah, tiap tahun dia bagi duit sewa," tambahnya. Pemerintah memberikan beberapa skema pembelian. Di antaranya, dibayar tunai dan pindah ke daerah lain atau dibayar 85 persen dan sisanya dalam bentuk saham untuk gedung yang sudah dibangun. Tapi, sekali lagi, harga dari pemerintah tak membuat penduduk puas.***
Laporan JPG, Kualalumpur