Aktivitas pemadaman Karhutla oleh Manggala Agni di Sumatera Selatan. Foto: Humas KLHK
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya agar perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) bisa membayar ganti rugi.
Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada KLHK Jasmin Ragil mengatakan, sejak 2015 hingga sekarang, KLHK sudah menggugat 17 perusahaan.
“Sembilan di antaranya sudah dikabulkan MA dan berkekuatan hukum tetap alias inkrah,” ujar Ragil ketika dihubungi, Rabu (20/11).
Ragil mengatakan, ganti rugi dan pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan yang harus dibayar sembilan perusahaan totalnya Rp 3,15 triliun.
Ragil menambahkan, dari sembilan gugatan yang sudah inkrah tersebut, baru ada satu gugatan yang bisa dieksekusi oleh pengadilan. Sedangkan delapan gugatan lainnya masih dalam proses eksekusi.
"Satu perusahaan sudah membayar Rp 79,5 miliar," sambung Ragil.
Perusahaan yang dinyatakan bersalah itu berada di Riau, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Jambi. Namun, ia tidak menyebutkan nama sembilan perusahaan yang dinyatakan bersalah tersebut.
Ragil menegaskan, pihaknya masih terus mengejar uang ganti rugi dari kebakaran hutan tersebut. Prosesnya masih berlangsung oleh pengadilan. Ia berharap perusahaan yang sudah dinyatakan bersalah dapat mematuhi putusan pengadilan.
"Melalui pengadilan, setelah dipanggil untuk diberikan teguran, untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) oleh ketua PN," ujarnya. (cuy/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
KPK menyerahkan Zulkarnain dan Ardiles ke jaksa dalam kasus suap jabatan Kuansing. Penyidikan masih dikembangkan…
Sebanyak 5.133 mahasiswa baru UIN Suska Riau mengikuti PBAK 2026 dengan pembekalan kepemimpinan, karakter, integritas…
Polsek Tambang menetapkan NU sebagai tersangka karhutla 15 hektare di Rimbo Panjang setelah penyidik menemukan…
Akses masuk Tol Pekanbaru-Dumai dialihkan ke Pintu Tol Bypass Pekanbaru mulai 28 Agustus 2026 karena…
Pacu sampan Sungai Apit menjadi tradisi kemerdekaan yang menyatukan warga, menggerakkan UMKM, dan terus dijaga…
Peluang PPPK guru menjadi ASN mendapat respons BKPSDM Rohil. Pemkab masih menunggu regulasi resmi sebelum…