12 Wali Kota Pengurus Apeksi Bahas Permasalahan BPJS Kesehatan dengan Wapres

JAKARTA (RIAUPOS.CO)   —  12 walikota di Indonesia yang merupakan ketua dan pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menggelar audiensi dengan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, bertempat di Istana Wakil Presiden Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

Wali kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT yang juga Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) I Apeksi Sumatera yang  hadir pada audiensi itu mengatakan, bahwa pertemuan bersama Wapres tersebut bertujuan menyampaikan hasil Raker Apeksi di Semarang pada Juli lalu.

"Ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi (hasil Raker Apeksi), pertama tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan," ujar wali kota.

Dalam audiensi itu, sebut wali kota, Wapres JK mengatakan jika BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit atau kekurangan kas setiap tahunnya. "Bahkan tahun ini, kata Wapres defisitnya diperkirakan sekitar Rp40 triliun," terang wali kota.

Wako Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersalaman bersama Wapres Jusuf Kalla

Karena itu, terang wali kota, Apeksi menilai perlu segera dicarikan jalan keluar untuk menangani persoalan yang dialami BPJS Kesehatan. Pasalnya, subsidi yang diberikan kepada BPJS Kesehatan tidak hanya memberatkan APBN akan tetapi juga membebani APBD.

"Jadi itu yang kita diskusikan, bagaimana penanganan BPJS ini. Sehingga persoalan BPJS bisa diatasi dengan baik, " ungkap wali kota.

Dari penjelasan Wapres, sambung wali kota, BPJS Kesehatan merupakan asuransi kesehatan terbesar di dunia dengan premi atau iuran yang murah karena mendapat subsidi dari pemerintah.

"Sementara lingkup layanannya sangat luas, sehingga itu mengakibatkan terjadinya defisit yang cukup besar setiap tahun," ulas wali kota.

Untuk itu, Pemerintah Pusat bakal mengevaluasi pola pengelolaan keuangan yang sejauh ini diterapkan di BPJS Kesehatan.

"Sekarang formulasi barunya sedang disusun Pemerintah Pusat. Apakah (subsidi) dibebankan lagi ke APBN dan APBD atau seperti apa.  Selain itu, juga premi yang diberikan kepada masyarakat, ini harus dipertimbangkan," sebut wali kota.

"Karena menurut Wapres, kalau polanya tetap dipertahankan, tidak dilakukan peninjauan, perubahan kebijakan, maka subsidi dan defisit akan semakin besar,"  tambah wali kota.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di setiap kelas. Kenaikan iuran ini merupakan salah satu solusi yang ditawarkan guna menghindari defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan.

Untuk kelas mandiri I diusulkan naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per orang per bulan. Kemudian kelas mandiri II dari Rp59 ribu naik menjadi Rp110 ribu. Sedangkan  kelas mandiri III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per orang per bulan. Saat ini, usulan itu masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo. (ADV)