Wakil Ketua KPK Laode M Syarif Berlakunya UU Nomor 19/2019 tentang KPK sangat merugikan kinerja KPK. Salah satunya membuat makin sulit dalam melakukan gelar perkara. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Berlakunya UU Nomor 19/2019 tentang KPK sangat merugikan kinerja KPK. Salah satunya membuat makin sulit dalam melakukan gelar perkara.Pernyataan itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif.
"Kalau ini berlaku, kemungkinan akan menghambat kerja-kerja KPK. Waktu Pak Yasin dengan saya Komisioner kan sama saja, kami semua prosedurnya melaksanakan," kata Laode di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (20/11).
Setelah berlakunya UU Nomor 19/2019 tentang KPK, kata Laode untuk melakukan kegiatan tertutup harus melakukan gelar perkara. Bahkan, harus lebih dulu meminta izin dewan pengawas, sementara dewan pengawas belum juga dibentuk.
"Apa yang mau digelar? Ini baru mulai penyelidikan tertutup," sesal Laode.
Laode menyebut, atas dasar ini tiga pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan dirinya mengajukan gugatan judicial review (JR) ke MK.
"Sebagai pribadi dan sebagai pegawai KPK kita berharap Mahkamah Konstitusi (MK) bisa memperhitungkan," harap Laode.
Sebelumnya, Koalisi masyarakat sipil yang menamai diri sebagai Tim Advokasi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, tiga diantaranya merupakan pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif dan Saut Situmorang.
Adapun judicial review dilakukan untuk menggugat UU No 19/2019 tentang perubahan kedua atas UU No 30/2002 tentang KPK ke MK. Total pemohon yang akan menyampaikan uji formil kali ini ada 13 orang.
"Tadi sudah disebutkan beberapa pimpinan KPK dia menggunakan hak sebagai warga negara dan juga ada mantan komisioner KPK juga ada Pak Erriyana, Pak Yasin dan banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang juga bergabung yang menganggap bahwa proses pembentukan UU ini memang bermasalah," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/11).
Mereka yang menggugat UU KPK hasil revisi ke MK selain tiga pimpinan KPK diantaranya Erry Riyana Hardjapamekas, Moch Jasin, Omi Komaria Madjid, Betti S Alisjahbana, Hariadi Kartodihardjo, Mayling Oey, Suarhatini Hadad, Abdul Ficar Hadjar, Abdillah Toha dan Ismid Hadad.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
Rencana kenaikan tarif kapal di Kepulauan Meranti menuai penolakan warga. Tarif naik lebih 20 persen…
Roadshow Kopi Good Day Goes to School hadir di SMKN 4 Pekanbaru, menghadirkan hiburan, kreativitas,…
Satpol PP Rohul mengingatkan PKL agar tidak berjualan melewati pukul 01.00 WIB. Pelanggar jam operasional…
Kasus pencurian sawit dan narkoba mendominasi perkara di PN Bangkinang. Dari 3.532 perkara masuk, sebagian…
Jalan Langgam–Lubuk Ogung rusak parah akibat truk bertonase berat. Warga desak perbaikan dan penindakan tegas…
Sebanyak 667 mahasiswa PKH di Siak terdampak tunda bayar UKT dan biaya hidup akibat efisiensi…