Sekat Demonstran Masuk Jakarta

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Sejak awal Polri telah melarang adanya demonstrasi saat pelantikan presiden hari ini (20/10). Karena itu, upaya penyekatan akan dilakukan terhadap demonstran yang akan masuk ke Jakarta. Pengamanan pelantikan presiden dibagi menjadi tiga ring.

 

Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menuturkan, untuk pelantikan presiden pengamanan dilakukan 34 polda. Khusus untuk Polda Metro Jaya akan melakukan penyekatan terhadap demonstran. "Akan dilakukan seperti itu," tuturnya.

Penyekatan itu akan dilakukan dengan sejumlah imbauan. Karena pelantikan presiden ini telah melalui proses demokrasi yang panjang, tentu saja seharusnya dirayakan dengan suka cita.

"Kita rayakan dengan kegembiraan," paparnya.

Apalagi, dipastikan terdapat sembilan kepala negara dan sembilan utusan khusus dari sejumlah negara. Asep menjelaskan, sebagai negara yang memiliki peradaban tinggi dan kesantunan, maka sebaiknya tunjukkan sisi kedamaian ke dunia internasional.  "Jangan malah sebaliknya," urainya.

Untuk pengamanan pelantikan telah dibagi dalam tiga ring. Ring pertama adalah Operasi Waskita. Ring ini yang bertanggungjawab Paspampres. Yang menjadi obyek perlindungan adalah presiden dan wapres, sekaligus sembilan kepala negara dan sembilan utusan khusus.

"Untuk ring kedua yang bertanggungjawab TNI," jelasnya.

Pengamanan di ring ketiga adalah Polri. Dia menuturkan bahwa, sebenarnya demonstrasi itu diperbolehkan bila damai, tertib dan teratur. Namun, khusus untuk 20 Oktober, Polri memiliki penilaian khusus.

"Kalau ada niat yang tidak baik, kami akan melarang aksi demonstrasi," urainya.

Dia menjelaskan, setelah acara pelantikan selesai, pengamanan masih berlanjut. Akan ada penguatan pengamanan terhadap sejumlah obyek vital. Hal itu dilakukan untuk menjamin keamanan baik saat kegiatan pelantikan dan beberapa obyek vital di sekitarnya. "Ya, penebalan saja," urainya.

Perlu diketahui, jumlah personel TNI dan Polri yang terlibat dalam pengamanan pelantikan mencapai 30 ribu orang. Semua personel disebar di sejumlah titik untuk memastikan keamanan acara pelantikan presiden.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat apel pengamanan pelantikan telah melarang adanya demonstrasi saat pelantikan. Hal itu berdasarkan informasi intelijen adanya potensi kerusuhan pascademonstrasi.

Apalagi, diperkuat dengan kejadian demonstrasi yang berujung kerusuhan belakangan ini. Tito menyampaikan ada kepentingan umum yang lebih besar dalam pelantikan presiden. Sehingga, pelarangan demonstrasi itu dilakukan.

Riau Siapkan 1.800 Personel

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengatakan, kepolisian bersama TNI melihat situasi di Riau kondusif dan menyambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Kiai Ma’ruf Amin dengan sukaria.

Dijelaskannya, dalam menjaga situasi di Riau agar tetap kondusif, sebanyak 1.800 personel pengamanan disiapkan.

"Aparat keamanan akan terus menjaga situasi di Riau tetap kondusif. Besok (hari ini, red) akan dilaksanakan apel untuk memastikan personel yang akan disiagakan," ujarnya, Sabtu (19/10).

"Tetapi secara rutin, ada 1.800 personel yang disiapkan untuk pengamanan di wilayah Riau. Kita akan menyaksikan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dan akan menjalankan program-programnya. Tentunya salah satu programnya adalah akan membangun Provinsi Riau lebih baik ke depan," ucapnya.

Kapolda Riau juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Riau atas sikap kondusif yang ada. "Kegiatan persuasif yang dilakukan dengan bermacam elemen. Itu sangat membantu untuk memecahkan hal-hal yang kecil yang dapat diselesaikan dengan cara berdialog," ujarnya.(idr/dof/jpg)