Kerusuhan dan kericuhan yang terjadi di Manokwari. (Axel Refo/Radar Papua)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo memastikan bahwa Polri dan TNI sudah mengambil langkah untuk meredam kerusuhan di Papua. Kondisi Jayapura, menurut dia, hingga pukul 16.00 kemarin dipastikan mulai kondusif. Massa berangsur-angsur pulang ke rumah masing-masing. Bahkan, dilakukan pengawalan hingga massa sampai ke kediaman.
“Di Jayapura tidak ada kejadian menonjol,” paparnya.
Untuk wilayah Sorong, Papua Barat, memang terjadi beberapa insiden. Namun, konsentrasi massa tidak besar. Polda setempat juga menilai situasi masih dalam kendali. “Mulai membaik kondisinya,” terang Dedi kemarin sore. Yang masih perlu perhatian, lanjut dia, adalah kondisi di Manokwari.
Dia menjelaskan, Kapolda, Pangdam, dan Wagub telah memiliki kesepakatan dengan perwakilan massa. Namun, masih ada beberapa penggal jalan yang diblokade. “Patroli bersama dilakukan untuk berdialog dengan masyarakat,” paparnya. Tujuannya, blokade jalan dibuka. Juga, meminta massa untuk kembali ke rumah.
Dia mengakui, ada beberapa fasilitas umum di Papua Barat yang jadi sasaran massa. “Lalu, ada beberapa gedung yang rusak. Semua sedang didata,” papar Dedi. Kerusakan gara-gara aksi massa terjadi di beberapa titik. Misalnya, gedung DPRD dan bandara. “Sudah koordinasi juga dengan pemda untuk secepatnya mengaktifkan pelayanan publik yang sempat terbengkalai dan rusak,” jelasnya.
Dedi menambahkan, jumlah korban kerusuhan hingga saat ini masih tiga anggota polisi. Ketiganya mengalami luka lantaran lemparan batu saat dialog antara Kapolda, gubernur, dan massa.
Sementara itu, korban dari masyarakat belum terdata. “Dari masyarakat belum ada laporan,” jelas Dedi. Polri, lanjut dia, tidak hanya fokus untuk meredam kerusuhan. Namun, juga mengidentifikasi pembuat dan penyebar hoaks di dunia maya. “Mereka menyebar hoaks soal kejadian di Surabaya,” urai Dedi.
Saat ini diketahui, video hoaks di YouTube telah dihapus. Namun, jejak digitalnya masih ada. Dia memastikan pembuat hoaks akan diketahui. “Dittipid Siber yang bekerja untuk mengungkap semua itu. Yang jelas, pemilik akun merupakan orang berbeda,” urainya.
Kementerian Kominfo melakukan perlambatan akses internet untuk medsos. Langkah tersebut mirip dengan yang dilakukan pasca kerusuhan 22 Mei 2019. Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu mengungkapkan, pihaknya melakukan throttling alias perlambatan akses atau bandwidth di beberapa wilayah Papua. Terutama di titik-titik aksi massa kemarin (19/8).
“Perlambatan akses dilakukan secara bertahap sejak pukul 13.00 tadi (kemarin, Red),” jelas dia. Tujuannya, mencegah penyebaran hoaks yang memicu aksi lanjutan.
Sejauh ini Kemenkominfo sudah mengidentifikasi dua hoaks. Yakni, hoaks foto warga Papua tewas dipukul aparat di Surabaya dan hoaks yang menyebutkan Polres Surabaya menculik dua pengantar makanan untuk mahasiswa Papua. Pria yang akrab disapa Nando itu mengimbau masyarakat tidak menyebarkan hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian berbasis SARA yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwir
Pemko Pekanbaru mewajibkan seluruh provider internet ikut menata kabel fiber optic ilegal. Penertiban dilakukan bertahap…
Seorang penyelam di Inhil diduga tenggelam setelah kompresor udara mati saat evakuasi kapal. Tim gabungan…
Restorasi mangrove Teluk Pambang di Bengkalis selama lima tahun membuahkan hasil. Kawasan kini pulih, menarik…
Pemko Pekanbaru menyiapkan pembinaan, penyuluhan, dan penindakan untuk mencegah LGBT dengan melibatkan Satpol PP, mubalig,…
Pemprov Riau mempercepat perbaikan jalan provinsi di Rokan Hulu. Sejumlah ruas telah kembali fungsional, sementara…
Polres Siak menetapkan Kadishub Junaidi sebagai tersangka OTT terkait program kapal gratis. Penyidik masih mendalami…